PASIRPENGARAIAN (bidikonline) - Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyandang predikat sebagai Kabupaten termiskin kedua dari 12 Kabupaten/Kita di Provinsi Riau. Buktinya, di tahun 2022, Rohul termiskin kedua setelah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Guna menanggulangi tingkat kemiskinan itu, Wakil Bupati Rohul H. Indra Gunawan mengajak dan berharap seluruh komponen masyarakat bersama-sama bersinergi dalam menuntaskan kemiskinan di Rohul.
Hal ini disampaikan Wabup saat membuka kegiatan ekspose awal rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Rokan Hulu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohul Komplek Pemda, Rabu (6/9/2023)
Diakui Wabup saat ini Kabupaten Rokan Hulu termasuk salah satu kabupaten termiskin yaitu diangka 9,95 persen atau peringkat 2 dari 12 Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau pada tahun 2022.
"Hal ini tentunya membutuhkan kerja keras kita semua untuk percepatan dan inovasi serta peran dari berbagai pihak secara terintegrasi, juga adanya identifikasi terhadap permasalahan kebutuhan dasar yang menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan intervensi,"ungkap Wabup.
Dalam penanganan kemiskinan, Wabup berharap agar kiranya dapat dilakukan secara komprehensif, yakni melihat kemiskinan tidak hanya dari sisi pendapatan yang diterima per kapita, namun perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan letak geografis suatu daerah.
"Sehingga selanjutnya penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum tidak lagi dilakukan, namun kebijakan harus dirancang sesuai dengan karakteristik kemiskinan masing-masing wilayah," tambahnya.
Dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Rokan Hulu, pria yang akrab disapa Ujang Lurah itu juga meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk lebih fokus terutama pada rumah tangga miskin, terutama pemenuhan rumah layak huni, sanitasi dan air bersih, akses listrik, dan kepesertaan program bantuan sosial oleh pusat maupun daerah.
"Tidak kalah penting, intervensi dalam peningkatan pendapatan dan pemberdayaan rumah tangga miskin. identifikasi dengan jelas sumber penghasilan mereka dan upayakan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan," kata Wabup.
Sambungnya, intervensi dalam bentuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, harus berkelanjutan dan saling terkait antar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
"Kami yakin banyak perangkat daerah yang bisa terlibat disini baik dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan dan perikanan, maupun perangkat daerah lain yang memiliki program kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat,"ungkap Wabup.
Melalui penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah ini, Wabup berharap dapat mensinergikan seluruh komponen masyarakat Rokan Hulu dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Negeri Seribu Suluk. ***
