PEKANBARU (bidikonline) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau tengah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023. Pembahasan itu dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau.

Anggota Banggar DPRD Riau, Mardianto Manan, mengungkapkan untuk sementara didapatkan angka Rp10,2 triliun. Namun angka ini belum disahkan karena rapat masih akan dilanjutkan.

"Kita kan sekarang sedang membahas APBD. APBD itu hanya dua ruhnya yaitu ruh P (Pendapatan) dan B (Belanja). Jadi sebelum masukkan APBD ini tahun berapa pun, selesaikan dulu P nya. Setelah jelas pendapatan, ukur bayang-bayang itu namanya, baru jelaskan belanjanya," sebutnya, Senin (11/9/2023).

"Maka kita minta ada proses yang dilalui. Tuntaskan dulu pendapatannya, pastikan dulu pendapatannya, lalu kunci untuk sementara atau permanen, baru kita bicara belanja. Dan pada hari ini sudah selesai pembahasan dari pendapatannya, dapatlah angka pendapatannya Rp 10 triliun lebih," sambungnya.

Mengingat APBD murni Riau tahun 2023 adalah Rp9,83 triliun, maka tidak ada rasionalisasi.

"Dengan kondisi sekarang, dari Rp9,8 sekian triliun, tadi diprediksi untuk sementara dikunci Rp10,2 triliun, artinya rasionalisasi anggaran dibatalkan atau tidak dapat dilakukan. Tapi bisa jadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)," ujarnya.

Penambahan anggaran di APBD-P itu berasal dari perkiraan PI 10 persen dan dana bagi hasil (DBH) sawit yang akan didapat Riau.

"Pemprov Riau sangat yakin akan mendapatkan PI dan DBH itu, walau waktunya sisa 3 bulan lagi sampai Desember. Tapi mereka bilang yakin akan cair itu (PI dan DBH)," pungkasnya.