PEKANBARU (Bidikonline.com) - Setelah diberikan modal awal oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar Rp5 miliar saat berdiri, kini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau Petroleum meminta tambahan suntikan modal lagi.
Namun permintaan Riau Petroleum ditolak mentah-mentah oleh pemegang saham. Karena selama penyertaan modal awal hingga kini, Riau Petroleum belum memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah.
Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, saat dikonfirmasi perihal tersebut mengatakan, kalau memang Riau Petroleum meminta suntikan modal, tentu mereka harus melalui mekanisme dan aturan yang ada.
"Seharusnya BUMD ini jangan bergatung kepada APBD. BUMD ini tak boleh manja. Kalau awal pendirian butuh setoran modal dari pemerintah, itu wajar. Tapi kalau penambahan modal, tentu harus ada mekanisme yang ditempuh. Pemprov dan DPRD juga akan mempertanyakan seperti apa prospek bisnisnya," tegas Gubernur Riau kepada wartawan.
Agar tidak membebankan keuangan daerah, pria yang akrab disapa Andi Rachman ini menyarankan agar Riau Petroleum membuat strategi partner atau mengaju kredit ke perbankan. Tentu semuanya harus jelas dulu.
"Misalnya untuk strategi partner, bisnis mana yang akan kita tawarkan. Dengan begitu yang akan menjadi srategi patner juga melihat bagaimana prospeknya. Kalau bisnisnya bisa menguntungkan kedua belah pihak, pasti ada yang mau. Kalau untuk pengajuan kredit ke perbankan, tentu segala persyaratan harus dipenuhi Riau Petroleum," terangnya.
Disamping itu, Gubernur Riau mengaku, memang sejauh ini kor bisnis Riau Petroleum sejauh ini belum jelas. Kalau melihat awal pendirian, Riau Petroleum diharapkan bisa mewakili pemerintah daerah menggarap sektor minyak dan gas.
"Selama ini bisnisnya belum jelas. Makanya kor bisnisnya harus dipertegas lagi. Memang Petroleum ini bergerak di sektor minyak dan gas, tapi kita dulukan BUMD Sarana Pembangunan Riau (SPR)," bebernya.
Gubernur menambahkan, sekarang ini ada peluang untuk Riau Petroleum. Dimana Pemprov Riau mempercayakan Petroleum menggarap PI 10 persen, dan sekarang PI 10 itu sedang diurus di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.
"Mudah-mudahan proses pengurusannya cepat, sehingga jelas bisnisnya. Nah setelah PI 10 persen kita dapatkan, tinggal bagaimana kita memikirkan pendanaannya. Bisa dengan penyetoran modal dan strategi partner. Ini yang akan kita lihat, bagaimana proposal yang disipakan Riau Petroleum untuk dipresentasikan ke pemegang saham dan DPRD," paparnya.
"Syukur-syukur ada stretegi partner yang mau, sehingga tidak mengganggu keuangan daerah. Itu kalau Riau Petroleum punya prospek bagus," tukas mantan Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Riau dua priode ini. (ca)
