BENGKALIS (Bidikonline.com) - Gubenur Riau Arsyadjuliandi Rachman didampingi Bupati Bengkalis Amril Mukminin usai mengahadiri Rapat Kordinasi dilantai IV Kantor Bupati Bengkalis jalan Ahmad Yani, Rabu (22/11/17) kepada sejumlah wartawan menyampaikan, rapat kordinasi ini menyamakan persepsi untuk pembangunan di Kabupaten Bengkalis.
"Rapat ini khususnya kepada sebanyak 93 kepala desa yang baru dilantik Bupati serta dari DPT, lurah dan para camat,"ungkap Gubenur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.
Diutarakan Gubri lagi, untuk pembangunan di suatu daerah tersebut harus satu visi dan satu misi serta mempunyai perseptisi yang sama. Agar pembanguan di suatu daerah itu bisa besinergi, mulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa supaya terjalin dengan baik.
"Apalagi desa yang merupakan ujung tombak yang kita harapkan dengan dana yang ada agar bisa membangun segala potensi mereka punyai di setiap desa masing-masing, supaya lebih bermanfaat kedepannya,"ungkapnya lagi.
Dia melanjutkan, apa yang disampaikan Presiden Republik Indonesia (Pak Jokowi red,) didalam nawacitanya membangun dari pinggiran itu membangun segala potensi yang ada didesa demi kemakmuran masyarakat."Tentu ini dalam rangka memeratakan ekonomi,"kata dia lagi.
Disamping itu, ungkap orang nomor satu di provinsi riau ini lagi, setiap pembangunan tentunya dari setiap desa, kemudian dilanjutkan kecamatan dan sampai tingkat Kabupaten.
"Pemerintah Provinsi Riau, tentu karna kita punya angka indikator yang harus di perbaiki, misalnya seperti tingkat pengangguran, impelasi dan pertumbuhan ekonomi, itu semuanya dimulai dari desa,"ujarnya.
"Makanya saya punya kepentingan, untuk memberikan arahan dalam rapat kordinasi ini,"imbuhnya.
Saat disinggung terkait dana desa dari yang akan disalurkan dari Perprov. Kata Arsyadjuliandi, sebenarnya pemerintah provinsi kewenangan terhadap desa dibanding Kabupaten dan APBN, itu beda.
"Jadi, provinsi bisa memberikan langsung dan bisa juga melalui program kegiatan yang ada di Dinas Badan dan juga bisa melalui bantuan keuangan yang kita sampaikan ke kabupaten, semua itu sama, baik itu bantuan keuangan maupun program kegiatan yang ada di OPD, itu semuanya berada di desa dan kelurahan,"tambahnya lagi. (rgc)
