Bidikonline.com - DPRD Riau meminta pemerintah provinsi Riau kedepannya untuk mempercepat penyerahan dokumen rancangan peraturan daerah (raperda) diawal tahun. Hal ini diminta agar DPRD bisa menyelesaikan  Raperda tepat waktu.
 
"Selama ini masalahnya di situ, dokumen usulan draf raperda itu lambat diserahkan ke DPRD Riau, sehingga berdampak pada penyelesaian raperda ini,"kata ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD (BP2D) Riau Sumiyati kepada Riau 24.com saat ditanya terkait raperda yang sudah selesai jelang akhir tahun ini. Jumat 8 Desember 2017.
 
Dikatakan Sumiati, ia menegaskan hal ini karena proses penyelesaian Raperda di DPRD Riau bisa menghabiskan waktu yang cukup panjang yaitu 3 bulan untuk satu raperda baru. Maka dari itu dokumenya haru cepat diserahkan.
 
"Tapi jika raperda penyempurnaan bisa memakan waktu penyelesaian 15 hari. Mulai dari proses verifikasi mendagri, pimpinan DPRD hingga paripurna. Jadi prosesnya sangat panjang, maka dari itu kita meminta pemerintah Riau agar tidak memperlambat menyerahkan draf dokumen itu pada kita,"ujarnya lagi.
 
Untuk saat ini lanjut dia, raperda yang sudah selesai telah mencapai 80 persen dari raperda yang diusulkan pemprov Riau dengan rincian raperda yang diusulkan pemprov Riau berjumlah 8 sedangkan raperda insiatif DPRD Riau 21. Jadi totalnya ada 29 Raperda yang diusulkan tahun 2017 ini.
 
"Saat ini ada beberapa raperda dalam tahap penyempurnaan dan finalisasi, diantaranya Raperda kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, perumahan dan pemukiman, ketenaga listrikan, penanaman modal, dan nelayan,"jelasnya.
 
Sumiati menargetkan tanggal 18 Desember 2017 semua raperda itu sudah selesai dan tanggal 23 Desember bisa diparipurnakan.(r24)