BAGANSIAPIAPI (Bidikonline.com) - Tim anggaran Pemkab Rokan Hilir (Rohil) telah melakukan rapat APBD dalam rangka mengevaluasi hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi dalam masalah APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan APBD tahun 2018.

Demikian disampaikan Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan MSi, Kamis (5/4/2018). Kendala yang dihadapi nantinya bisa kita sesuaikan oleh APBD. Mengenai PLN dan hutang-hutang tahun 2016-2017 akan segera kita tindaklanjuti sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

"Pada prinsipnya Insha Allah APBD kita berjalan bagaimana yang diharapkan," ujarnya.

Surya menjelaskan, Pemkab Rohil akan prioritaskan dahulu program besar, hutang-piutang secara administrasi seperti di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Mengenai pembayaran pada pihak ketiga juga akan kita segerakan melunasinya," janjinya.

Dijelaskan, hutang tahun 2016 sekitar Rp50 miliar ditambah hutang tahun 2017 sebesar Rp150 miliar. Hal Ini yang membuat repot dan kewalahan. Pasalnya, Dana DBH triwulan ke 4 tidak bisa dicairkan sekarang.

"Kita ini dianggap kelebihan bayar tahun 2013- 2014 sebesar Rp184 miliar. Kita bingung yang bayar mereka yang menyatakan lebih itu mereka (pusat red). Kita mana tahu," ucap Surya.

Untuk menyelesaikan itu kemarin ketika ke Jakarta para 13 Setda se Riau bersama-sama  lapor pak bupati dan pak gubernur.

"Gayung bersambut, maka kami rapat untuk menghadap ke Menteri Keuangan Jakarta," katanya.

"Di Jakarta kita sudah berjumpa dengan dirjen perimbangan dan direktur anggaran. Kita semua kemaren minta bagaimana DBH (dana bagi hasil,red) di transfer tepat pada waktunya. Kemudian apabila ada pemotongan-pemotongan agar segera diberitahukan lebih awal. Jangan nanti terganggu APBD kita. Nah, nanti jika ada kesalahan bayar kita nanti minta dihitung ulang. Jadi sepakat 13 kabupaten/kota se Riau memohon tahun 2013-2017 agar DBH itu dihitung ulang. Jadi sama-sama menghitungnya, Jadi tidak hanya mereka (pusat,red) menghitungnya," ucapnya.

"Insha Allah hari Senin ini (9/4/2018) kita akan ke Batam untuk membuka satu sistem transparansi. Jadi nanti ada perubahan yang mendasar yang selama ini tertutup bocoran-bocoran DBH yang selama ini kita tidak tahu," katanya.

Setelah melakukan gerakan tersebut bisa transparansi sehingga jelas berapa hasil DBH daerah. Ini kan menyangkut hidup orang banyak.

"Kita tahun 2000 hingga tahun 2013 dengan dana yang cukup lumayan. Kondisi sekarang sakit karena  yang semula dana banyak namun sekarang dana menjadi sedikit," pungkasnya.(hrc)