BAGANSIAPIAPI (Bidikonline.com) - Membengkaknya jumlah tenaga honor membuat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus membuat kebijakan tegas....[read more] "> BAGANSIAPIAPI (Bidikonline.com) - Membengkaknya jumlah tenaga honor membuat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus membuat kebijakan tegas." />
Minggu, 19 Januari 2020
Follow Us:
Sabtu, 11 Januari 2020 - 11:08 WIB
Presiden Resmikan Pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan
Jumat, 10 Januari 2020 - 22:17 WIB
Wahyu Setiawan Mundur dari KPU
Jumat, 10 Januari 2020 - 22:13 WIB
Bupati Siak Minta Para Penghulu Selaraskan Penyusunan APBKam
22:13 WIB - Media Berperan Berantas Korupsi | 22:13 WIB - Wabup inhil Silaturahmi Bersama Pengurus LBDH inhil | 22:13 WIB - Bupati Inhil Hadiri Coffe Morning Sekaligus Pisah Sambut Kepala Kantor KPPBC TMP | 22:13 WIB - Buka Rakerda LPTQ, Wardan Berharap Kemajuan Besar | 22:13 WIB - PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum | 22:13 WIB - Presiden Resmikan Pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan
/ Rokan Hilir / Pemkab Rohil Harus Bayar Gaji Honor Rp 165M Setahun /
Yang Meninggalpun Masih Menerima Gaji,
Pemkab Rohil Harus Bayar Gaji Honor Rp 165M Setahun
Minggu, 08 Juli 2018 - 09:08:18 WIB
BAGANSIAPIAPI (Bidikonline.com) - Membengkaknya jumlah tenaga honor membuat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus membuat kebijakan tegas. Bahkan, data honorer yang tercatat sebanyak 13.450 orang itu, tersisip orang yang sudah meninggal namun masih saja menerima gaji.

"Kemarin waktu saya pimpin rapat, ada tenaga honor dan ASN yang sudah meninggal namun masih saja meneken amprah gaji," kata Suyatno dalam acara Halal bi Halal masyarakat Rokan Hilir di Pekanbaru, Jumat (6/7/2018).

Yang sangat membingungkan dirinya lagi, bagaimana cara tenaga honor tersebut bisa bangkit dalam kubur untuk meneken amprah dan kembali lagi ke kuburannya.

"Ini memang terjadi. Kalau sudah meninggal ya sudahlah janganlah dalam amprah ada tekennya pula," kata Suyatno.

Menurutnya, pemerintah sudah menanggung beban sebesar Rp 165 Miliar setahun hanya untuk membayar gaji tenaga honor. Artinya, dengan anggaran sebesar itu, tiap tahun pemerintah minus menganggarankan dana proyek ke dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat  (PUPR).

"Tidak pernah dalam sejarah sejak Rohil ini berdiri anggaran didinas PUPR hanya sebesar Rp 50 Miliar, sebelumnya paling sedikit 500 Miliar," sebutnya.

Bukan hanya menyangkut tenaga honor, Suyatno menyebutkan, beban keuangan pemerintah semakin berat akibat merosotnya besaran APBD dari Rp 2,2 Triliun menjadi Rp 1,6 Triliun. Termasuk transfer pusat ke Rohil pada triwulan ke 4 hingga kini juga belum terealisasi.(grc)


Berita Lainnya :
  • Media Berperan Berantas Korupsi
  • Wabup inhil Silaturahmi Bersama Pengurus LBDH inhil
  • Bupati Inhil Hadiri Coffe Morning Sekaligus Pisah Sambut Kepala Kantor KPPBC TMP
  • Buka Rakerda LPTQ, Wardan Berharap Kemajuan Besar
  • PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum
  • Presiden Resmikan Pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan
  • Gedung Teknologi Informasi dan Komunikasi UNRI Terbakar
  • Kekurangan Gizi, 16.275 Balita di Riau Alami Stunting
  • Polda Riau Tanam 26 Ribu Pohon
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan