Jakarta - Calon legislatif Partai Golongan Karya (Golkar) membuat 'perlawanan'. Mereka memberikan dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Sekumpulan caleg Golkar ini membentuk Go Prabu yang merupakan singkatan dari 'Golkar Prabowo-Uno'. Padahal, DPP Golkar menyerukan kadernya mendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.
Deklarasi Go PrabU digelar di Hotel Crowne, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (24/9). Koordinator Nasional Go PrabU, Cupli Risman, mengatakan deklarasi itu guna menyikapi situasi politik terkini.
Baca juga: Bentuk Go PrabU, Sejumlah Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi
"Ini kan kita merespons situasi yang berkembang, baik di tingkat elite maupun grassroot. Di tingkat elite situasinya di luar perencanaan awal karena sejak awal kita hitung Jokowi akan berpasangan dengan Airlangga (Ketum Golkar Airlangga Hartarto). Kita bisa total main kan karena ada electoral effect-nya ke Golkar," ujar Cupli saat dihubungi, Senin (24/9).
Menurut Cupli, ada daerah tertentu caleg Golkar tak bisa membawa nama Jokowi dalam kampanye. Karena itulah Go PrabU dibentuk.
"Kalau di daerah tertentu kita bawa Jokowi, Golkar bisa repot. Jadi kita mengambil inisiatif juga untuk merespons grassroot. Kita caleg kan supaya terpilih. Kalau kita pro-Jokowi, kita tak dipilih orang, kan kita juga repot kan sebagai caleg," ucap Cupli.
Merespons hal tersebut, DPP Golkar menegaskan sikap beberapa calegnya bukan sikap resmi partai berlambang pohon beringin ini. Menurutnya, seluruh kader Golkar final mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Wah saya nggak kenal tuh dengan mereka. Setahu saya, mereka bukan pengurus Partai Golkar. Jadi tak bisa mengatasnamakan partai. Apalagi dari yang terlihat di foto itu hanya dua orang caleg, itu pun caleg DPRD dan 1 orang caleg DPR RI," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadizly saat dimintai konfirmasi, Senin (24/9).
Sebelumnya, JK sempat menyinggung soal apa yang akan dia bahas di Sidang Umum PBB. Salah satunya soal ucapan terima kasih karena Indonesia telah dipercaya menjadi Anggota DK PBB 2019-2020.
"Banyak agenda PBB. Ada masalah perdamaian, kesehatan, penyakit tidak menular, masalah perempuan, macam-macam. Kita harus mengikuti," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (11/9/2018).
"Khususnya saya ingin berterima kasih pada teman-teman negara lain karena Indonesia kini menjadi anggota dewan keamanan (DK) tidak tetap PBB," jelasnya.**)
