BAGANSIAPIAPI - Bupati Rokan Hilir, H Suyatno AMp menyikapi aksi unjuk rasa tenaga honorer dengan memberikan beberapa alasan yang dianggap sangat krusial berhubungan dengan kemampuan anggaran serta rasionalisasi pekerja yang dibutuhkan. Menurutnya, jika masalah ini dibiarkan berlarut larut, akan menggrogoti anggaran serta menimbulkan persoalan baru.
"Saya rasa untuk Provinsi Riau, Rohil lah yang terakhir merumahkan tenaga honorer. Hal ini disebabkan kita masih memiliki toleransi dan sosialnya. Jika hal ini kita pertahankan terus, maka Rohil akan bertambah sulit dikarenakan masalah anggaran," kata Suyatno usai menghadiri acara hari Agraria Nasional tahun 2018 dihalaman kantor BPKAD Rohil, Senin (24/9/2018).
Namun demikian bagi tenaga honor yang masih berminat untuk berkiprah bekerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemkab Rohil akan memberikan peluang bagi tenaga honorer kembali bekerja dengan melalui test sesuai kebutuhan dimasing-masing OPD.
"Kita akan rekrut kembali tenaga honorer melalui tes sekitar bulan Maret 2019 mendatang. Honorer yang dirumahkan ini sifatnya hanya sementara, walau bagaimanapun kita tetap membutuhkan tenaga honorer untuk membantu tiap-tiap OPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,tutur Suyatno.Amp
Dia menyebutkan, tenaga honorer yang dirumahkan adalah yang bekerja dibagian administrasi, sementara tenaga kebersihan, penjaga malam dan sopir masih tetap dipertahankan.
Sementara itu, menyinggung test penerimaan tenaga honorer, Suyatno menjelaskan, pemerintah akan menunggu usulan data yang akurat dari masing masing OPD kepada Bupati. Karena untuk merekrut tenaga honorer, harus melalui kompetensi yang mereka miliki.
Bupati juga mengemukakan masalah tunggakan gaji tahun 2017 lalu sebanyak 3 bulan (Oktober, November, Desember) serta 2 bulan Gaji ditahun 2018. Menurutnya, pemerintah akan melunasinya setelah APBD-P disahkan.
"Kalau dibayarkan menggunakan APBD murni tidak diperbolehkan karena kita sudah koordinasi dengan BPK RI yang menyebutkan kita tidak boleh membayar hutang tahun lalu dibayarkan tahun ini dan harus dibayar melalui APBD Perubahan," terang Suyatno yang menyebutkan total hutang Pemkab untuk pembayaran gaji 5 bulan mencapai Rp 34 Miliar. (Edisupriadi)
