Jakarta (Bidikonline.com) - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo menyebut porsi pembayaran utang memakan porsi besar dalam APBN, bahkan melebihi anggaran pembangunan infrastruktur. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta tim Prabowo tak mendramatisir situasi.
"Dradjad Wibowo sendiri mengakui bahwa secara teori utang pemerintah masih aman. Jadi dia berupaya mengais-ngais isu dengan mendramatisasi soal utang dengan menyebutkan pembayaran utang lebih besar dari anggaran infrastruktur," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (24/1/2019).
Dalam kritiknya, Dradjad Wibowo mencontohkan di tahun 2017 porsi pembayaran utang pemerintah Rp 500 triliun. Angka itu lebih tinggi dibanding alokasi infrastruktur Rp 400 triliun. Ace menyebut Dradjad menyebar hoax. Ia membantah data tersebut.
"Berbeda dengan klaim Dradjad Wibowo, anggaran infrastruktur pada tahun 2018 masih lebih besar daripada pembayaran bunga dan cicilan utang. Angka di tahun 2017 untuk anggaran infrastruktur Rp 379,7 triliun lebih besar dari anggaran pembayaran cicilan pokok dan bunga 2017 yang sebesar Rp 282,4 triliun," paparnya.
"Begitu juga anggaran infrastruktur 2018 sebesar Rp 410,7 triliun, lebih besar dari cicilan pokok dan bunga 2018 sebesar Rp 325,8 triliun. Pada APBN 2019, anggaran infrastruktur 2019 sebesar Rp 415 triliun juga konsisten lebih besar dari cicilan pokok dan bunga utang tahun 2019 adalah sebesar Rp 367,9 triliun," imbuh Ace.
Ace mengatakan hoax yang disebarkan BPN Prabowo-Sandi membodohi rakyat. Politikus Golkar ini menilai tim Prabowo ingin membangun opini publik bahwa pemerintah terjebak utang.
"Dengan melempar hoax seperti itu, timses Prabowo-Sandi ingin menggalang opini bahwa pemerintah Jokowi terjebak perangkap utang sehingga pembayaran utang lebih besar dari anggaran infrastruktur. Hoax semacam ini jelas pembodohan bagi rakyat," sebut Ace.
Sebelumnya diberitakan, Dradjad Wibowo menyebut secara teori, utang pemerintah masih aman. Namun dia mengatakan, kondisi yang mengkhawatirkan ialah porsi untuk membayar utang memakan porsi besar dalam APBN.
"Utang itu kalau dari sisi debt ratio itu kita memang masih kecil, secara teori ekonomi masih relatif aman. Cuma persoalannya adalah debt service, pembayaran utang memakan porsi APBN yang besar. Tahun 2017 kalau nggak salah pembayaran utang kita itu di atas Rp 500 triliun, anggaran untuk infrastruktur Rp 400 triliun," kata Drajad di Media Center Prabowo-Sandi Jakarta, Rabu (23/1).
