Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan entry terkait perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan ...[read more] "> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan entry terkait perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan " />
Kamis, 28 Mei 2020
Follow Us:
17:30 WIB - Bupati Sapa Camat se-Inhil | 17:30 WIB - Kabur ke Sumut, Polisi Tangkap Pembunuh Buruh Sawit di Pelalawan | 17:30 WIB - 114 Desa di Bengkalis Telah Salurkan BLTDD Tahap Pertama | 17:30 WIB - Pemprov Riau dan APH Teken MoU Pendampingan Penanganan Penanggulan Covid-19 | 17:30 WIB - Angka Kesembuhan di Provinsi Riau Termasuk Tinggi di Indonesia | 17:30 WIB - Tiga Pasien Positif Covid-19 Bengkalis Kembali Dilaporkan Sembuh
/ Riau / Wagubri Hadiri Entry Tim BPK RI Tentang Perizinan dan Sertifikasi /
Wagubri Hadiri Entry Tim BPK RI Tentang Perizinan dan Sertifikasi
Kamis, 28 Februari 2019 - 22:12:59 WIB


PEKANBARU (Bidikonline.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan entry terkait perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan berkelanjutan, serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian LHK Kementerian Pertanian di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Rabu (27/2/2019).   

Poin ini menjadi perhatian untuk mengetahui ketentuan yang dilakukan perusahaan perkebunan yang mengacu pada amanah Undang-undang baik terkait perizinan dan pajak. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah yang tentunya harus mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi. Wakil Gubernur Riau mengapresiasi langkah yang dilakukan BPK RI tentang perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan berkelanjutan tersebut. 

Sementar Pewakilan BPK RI, Dadang Suwarna menilai, setelah melakukan entry, pihaknya akan memberikan kepada kabupaten/kota. Kemudian dapat menjadi informasi positif bagi daerah tentang data semua perusahaan perkebunan yang memegang izin, sehingga mudah untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi penyalahgunaan dari sektor perkebunan. 

Ada beberapa item yang menjadi perhatian. Seperti apakah lahan yang digunakan perusahaan terdapat sengketa atau tidak dengan masyarakat. Perizinan di BPN, tumpang tindih lahan dan termasuk soal Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan (PBB P3).

Diharapkan dengan langkah tersebut dapat juga berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga, tertib administrasi, ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. (rgc)


Berita Lainnya :
  • Bupati Sapa Camat se-Inhil
  • Kabur ke Sumut, Polisi Tangkap Pembunuh Buruh Sawit di Pelalawan
  • 114 Desa di Bengkalis Telah Salurkan BLTDD Tahap Pertama
  • Pemprov Riau dan APH Teken MoU Pendampingan Penanganan Penanggulan Covid-19
  • Angka Kesembuhan di Provinsi Riau Termasuk Tinggi di Indonesia
  • Tiga Pasien Positif Covid-19 Bengkalis Kembali Dilaporkan Sembuh
  • Seorang Pemulung di Pekanbaru Ditemukan Membusuk di Kolong Jembatan
  • Gubri Ingatkan Pegawai Pemprov Riau yang Bekerja Jalankan Protokol Kesehatan
  • Libur Idul Fitri, Bupati Wardan Sapa Camat Se- Inhil
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan