Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan entry terkait perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan ...[read more] "> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan entry terkait perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan " />
Selasa, 23 Juli 2019
Follow Us:
15:05 WIB - Sat Lantas Polres Nisel Keluarkan 30 Surat Tilang | 15:05 WIB - Kapolres Nisel Bersama Danlanal Nias Santuni Anjelita | 15:05 WIB - Kota Duri pusat pergelaran FLS2N tingkat kabupaten Bengkalis | 15:05 WIB - DPW MOI Riau Taja Pelatihan Jurnalistik | 15:05 WIB - Kejari Nisel Harapkan Jajarannya Tingkatkan Kualitas | 15:05 WIB - Wako : Merger Sekolah Hanya Dilakukan di Pusat Kota
/ Riau / Wagubri Hadiri Entry Tim BPK RI Tentang Perizinan dan Sertifikasi /
Wagubri Hadiri Entry Tim BPK RI Tentang Perizinan dan Sertifikasi
Kamis, 28 Februari 2019 - 22:12:59 WIB


PEKANBARU (Bidikonline.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan entry terkait perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan berkelanjutan, serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian LHK Kementerian Pertanian di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Rabu (27/2/2019).   

Poin ini menjadi perhatian untuk mengetahui ketentuan yang dilakukan perusahaan perkebunan yang mengacu pada amanah Undang-undang baik terkait perizinan dan pajak. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah yang tentunya harus mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi. Wakil Gubernur Riau mengapresiasi langkah yang dilakukan BPK RI tentang perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan berkelanjutan tersebut. 

Sementar Pewakilan BPK RI, Dadang Suwarna menilai, setelah melakukan entry, pihaknya akan memberikan kepada kabupaten/kota. Kemudian dapat menjadi informasi positif bagi daerah tentang data semua perusahaan perkebunan yang memegang izin, sehingga mudah untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi penyalahgunaan dari sektor perkebunan. 

Ada beberapa item yang menjadi perhatian. Seperti apakah lahan yang digunakan perusahaan terdapat sengketa atau tidak dengan masyarakat. Perizinan di BPN, tumpang tindih lahan dan termasuk soal Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan (PBB P3).

Diharapkan dengan langkah tersebut dapat juga berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga, tertib administrasi, ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. (rgc)


Berita Lainnya :
  • Sat Lantas Polres Nisel Keluarkan 30 Surat Tilang
  • Kapolres Nisel Bersama Danlanal Nias Santuni Anjelita
  • Kota Duri pusat pergelaran FLS2N tingkat kabupaten Bengkalis
  • DPW MOI Riau Taja Pelatihan Jurnalistik
  • Kejari Nisel Harapkan Jajarannya Tingkatkan Kualitas
  • Wako : Merger Sekolah Hanya Dilakukan di Pusat Kota
  • Ketua DPRD Meranti Hadiri Pawai Ta'aruf MTQ ke-XI
  • MTQ ke-XI Resmi Dibuka Wabup Said Hasyim
  • Pemkab Gandeng IKKS Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan