Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan entry terkait perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan ...[read more] "> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan entry terkait perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan " />
Selasa, 21 Mei 2019
Follow Us:
Selasa, 21 Mei 2019 - 14:02 WIB
Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019
Selasa, 21 Mei 2019 - 13:59 WIB
Langgar SOP, Polisi Periksa Dua Sipir Rutan Siak
Selasa, 21 Mei 2019 - 13:31 WIB
Infografis Peta Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019
13:31 WIB - Wawako Safari Zuhur di Masjid Al Barokah Tuah Negeri | 13:31 WIB - Jokowi: Terima Kasih atas Kepercayaan Rakyat | 13:31 WIB - Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019 | 13:31 WIB - Langgar SOP, Polisi Periksa Dua Sipir Rutan Siak | 13:31 WIB - Infografis Peta Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 | 13:31 WIB - Kepala Daerah se-Riau Teken Komitmen Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
/ Riau / Wagubri Hadiri Entry Tim BPK RI Tentang Perizinan dan Sertifikasi /
Wagubri Hadiri Entry Tim BPK RI Tentang Perizinan dan Sertifikasi
Kamis, 28 Februari 2019 - 22:12:59 WIB


PEKANBARU (Bidikonline.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan entry terkait perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan berkelanjutan, serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian LHK Kementerian Pertanian di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Rabu (27/2/2019).   

Poin ini menjadi perhatian untuk mengetahui ketentuan yang dilakukan perusahaan perkebunan yang mengacu pada amanah Undang-undang baik terkait perizinan dan pajak. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah yang tentunya harus mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi. Wakil Gubernur Riau mengapresiasi langkah yang dilakukan BPK RI tentang perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan berkelanjutan tersebut. 

Sementar Pewakilan BPK RI, Dadang Suwarna menilai, setelah melakukan entry, pihaknya akan memberikan kepada kabupaten/kota. Kemudian dapat menjadi informasi positif bagi daerah tentang data semua perusahaan perkebunan yang memegang izin, sehingga mudah untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi penyalahgunaan dari sektor perkebunan. 

Ada beberapa item yang menjadi perhatian. Seperti apakah lahan yang digunakan perusahaan terdapat sengketa atau tidak dengan masyarakat. Perizinan di BPN, tumpang tindih lahan dan termasuk soal Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan (PBB P3).

Diharapkan dengan langkah tersebut dapat juga berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga, tertib administrasi, ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. (rgc)


Berita Lainnya :
  • Wawako Safari Zuhur di Masjid Al Barokah Tuah Negeri
  • Jokowi: Terima Kasih atas Kepercayaan Rakyat
  • Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019
  • Langgar SOP, Polisi Periksa Dua Sipir Rutan Siak
  • Infografis Peta Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019
  • Kepala Daerah se-Riau Teken Komitmen Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  • Cegah Karhutla, Ini Upaya yang Dilakukan Gubri dan Wagubri
  • Warga Kesulitan Mendapatkan Gas LPG 3 kg di Kecamatan Bukit Batu
  • BMKG: Siang dan Malam Hujan Tidak Merata Guyur Riau
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan