PEKANBARU (BIDIKONINE.CO) - Gubernur Riau Syamsuar sampaikan pidato perdananya melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (11/3/19). Sambutan yang disampaikan orang nomor satu di Riau ini berisikan tentang visi misi selama kepemimpinannya dalam periode 2019-2024 mendatang.
Dalam paparan pidatonya itu, Syamsuar banyak menyoroti soal masih rendahnya kualitas Infrastruktur dasar bagi masyarakat baik jalan mau pun jembatan di provinsi ini.
Dipaparkan, pada 2017 panjang jalan Provinsi Riau 2.799 kilometer, dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai yang 55,18 persen. Kemudian jenis konstruksi perkerasan jalan sub standar (kerikil, tanah atau belum tembus) sebesar 34,58 persen. Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49, dengan kategori rendah. Indeks aksesibiltas rata-rata per kabupaten dan kota sangat rendah sampai rendah, kecuali di Kota Pekanbaru yang tinggi dan Dumai kategori sedang.
"Hal ini belum sesuai dengan parameter kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indeks aksesibiltas provinsi Riau. Karena itu perlu penambahan panjang jalan sesuai dengan kebutuhan terutama mendukung program prioritas dan pengembangan potensi wilayah, seperti ruas jalan yang menunjang," kata Syamsuar, Senin (11/3/19).
Disampaikannya juga, periode keempat atau periode terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Riau, pada periode pemerintahannya akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program-program pembangunan pro masyarakat yang telah dirintis sebelumnya.
"Tapi kami akan terus melakukan pembenahan dan penyelesaiaan," papar Syamsuar.
Masalah lain yang juga menjadi sorotan Syamsuar, tentang kebutuhan energi listrik di Riau semakin tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk termasuk perkembangan sektor industri.
"Sampai bulan Desember 2018 ratio Elektrifikasi di Riau sebesar 95,92 persen. Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik sebanyak 74 Desa dari 1.859 jumlah Desa dan Kelurahan. Kabupaten yang paling rendah layanan listrik adalah Kabupaten Indragiri Hilir yang baru mencapai 77,64 persen dari 236 desa dan kelurahan," papar Syamsuar.
Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi juga tak kalah jadi perhatian. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang ada di beberapa daerah di Riau.
"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode 2011-2017 mengalami penurunan. Tahun 2011 sebesar 5,57 persen turun menjadi 2,71 persen pada tahun 2017. Sementara Tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di atas 5 persen yaitu 7,41persen atau 514.620 jiwa penduduk Riau berada di bawah garis kemiskinan, dan jumlah persentase miskin tinggi terdapat pada sub sektor perkebunan," jelasnya.
Hadir pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution, Ketua DPRD Kampar serta para pejabat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau seperti Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Danrem 031/WB Brigjen TNI M Fadjar, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka.(rtc)
