Bengkalis (Bidikonline.com ) - Pemerintah KabupatenBengkalis, Riau, mengusulkan anggaran sebesar Rp233 miliar untuk tahun 2020 dalam upaya penanganan abrasi pantai yang terjadi di sepanjang pantai pesisir di daerah tersebut.
"Usulan tersebut melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020,” ungkap Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Bengkalis M Firdaus, Sabtu.
Dikatakannya, Pemkab Bengkalis telah membangun pengaman abrasi setiap tahun untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, akan tetapi anggaran daerah tidak mencukupi dan berupaya maksimal mengusulkan ke pemerintah pusat.
"Setiap tahun puluhan meter daratan kita menjadi laut, pemukiman dan perkebunan masyarakat banyak yang rusak. Kondisi ini sangat mengancam kehidupan masyarakat di sekitar pantai. Tidak hanya masalah abrasi, juga menyangkut kedaulatan wilayah Indonesia," kata Firdaus.
Usulan anggaran penanggulangan abrasi meliputi tiga lokasi yang masuk dalam kawasan pulau terluar yakni Pulau Bengkalis dan Rupat. Secara rinci, pembangunan pengaman pantai Desa Jangkang hingga desa Selatbaru Kecamatan Bantan, sepanjang 1,9 km dengan total anggaran sebesar Rp42,18 miliar.
Kemudian, pembangunan pengaman pantai Desa Muntai sampai Desa Pambang Kecamatan Bantan sepanjang 9,95 km dengan total anggaran Rp149,25 miliar dan pembangunan pengaman pantai Desa Kador, Desa Putri Sembilan, Desa Tanjung Punak dan Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupat Utara, sepanjang 5,2 km senilai Rp41,6 miliar.
Usulan untuk pembangunan pengaman pantai ini, bersamaan usulan program kegiatan pembangunan pulau-pulau terluar melalui surat yang telah ditandantangani Bupati Bengkalis Amril Mukminin.
"Mudah-mudahan, usulan kita ini menjadi skala prioritas oleh pemerintah pusat,” imbuh Firdaus.
M Firdaus memberikan masukan kepada Bappenas terkait aplikasi DAK Krisna agar disempurnakan lagi. Mengingat masih banyak usulan prioritas daerah belum bisa tertampung dengan maksimal dalam menu DAK yang dibuat sebelumnya seperti usulan penanganan abrasi pantai
"Selama ini kita tak bisa mengusulkan anggaran abrasi pantai karena di dalam aplikasi menu DAK tidak tersedia, pertemuan kemarin kami minta supaya menu dalam aplikasi DAK 2020 dibuat, supaya daerah bisa mengusulkan anggaran untuk penanganan abrasi pantai tahun 2020," pungkas Firdaus. (arc)
