Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Riau Ahmad Hijazi mengklaim 100 persen Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di Pemprov Riau sudah menyampaikan...[read more] "> Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Riau Ahmad Hijazi mengklaim 100 persen Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di Pemprov Riau sudah menyampaikan" />
Minggu, 25 08 2019
Follow Us:
Sabtu, 24 Agustus 2019 - 11:32 WIB
Polres Kampar Ringkus 3 Pengedar Pil Ekstasi di Pekanbaru
Sabtu, 24 Agustus 2019 - 11:30 WIB
Perserosi Rohil Tak Pancang Target Muluk
Sabtu, 24 Agustus 2019 - 11:28 WIB
Pacu Jalur Kuansing Pecahkan Dua Rekor MURI
11:28 WIB - Akibat Banjir, Jembatan Idanolawa Mazino Terancam Putus | 11:28 WIB - Kebakaran Lahan Meluas, Muncul 192 Titik Api di Riau | 11:28 WIB - Polres Kampar Ringkus 3 Pengedar Pil Ekstasi di Pekanbaru | 11:28 WIB - Perserosi Rohil Tak Pancang Target Muluk | 11:28 WIB - Pacu Jalur Kuansing Pecahkan Dua Rekor MURI | 11:28 WIB - Pemkab Meranti Minta Rekomendasi Pemekaran Dua Desa
/ Riau / 9 Kabupaten dan Kota di Riau Belum Tuntaskan LHKPN ke KPK /
9 Kabupaten dan Kota di Riau Belum Tuntaskan LHKPN ke KPK
Sabtu, 06 April 2019 - 21:13:22 WIB

PEKANBARU (Bidikonline.com) - Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Riau Ahmad Hijazi mengklaim 100 persen Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di Pemprov Riau sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


"Alhamdulillah terhitung sampai 31 Maret LHKPN pejabat Pemprov Riau sudah 100 persen," kata Sekda,  Ahmad Hijazi.

Dipaparkan Hijazi, untuk pejabat eselon III dan IV, masih dalam proses inventarisir. "Pejabat eselon III dan IV masih di inspektorat," tegasnya.

Sedangkan untuk kategori pemerintahan daerah di Riau sambung Hijazi, baru pejabat di tiga kabupaten dan Kota yang selesai melaporkan LHKPN ke KPK, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hilir dan Kota Dumai. Sementara sisanya belum tuntas melaporkan LHKPN ke KPK.

Ditanya apa sanksi 9 kabupaten/kota yang belum menuntaskan LHKPN, Ahmad Hijazi menyatakan sanksi tergantung pimpinan daerah masing-masing

"Sanksi kabupaten/kota kita tak tahu, karena itu tergantung bupati/walikota masing-masing. Kalau kita jelas, tak melaporkan LHKPN jelas, tidak bisa menerima single salary," tegasnya.

Ditanya kabupaten/kota mana yang persentase laporannya paling kecil, Ahmad Hijazi enggan menyampaikan, dengan alasan hal itu bukan kapasitas Pemprov Riau, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang paling kecil, itu bukan kapasitas saya menyampaikan. Nanti biar KPK saja yang mengumumkan. Karena ini wilayahnya KPK," cakapnya.

Ahmad Hijazi menambahkan, dengan adanya LHKPN ini akan menjadi dasar bagi pejabat jika ingin open bidding. "Kalau tidak ada laporan KPK bahwa pejabat yang bersangkutan belum melaporkan LHKPN, maka tidak bisa ikut open bidding. Karena LHKPN itu persyaratan dasar open bidding," tutupnya. Amin (ckp)


Berita Lainnya :
  • Akibat Banjir, Jembatan Idanolawa Mazino Terancam Putus
  • Kebakaran Lahan Meluas, Muncul 192 Titik Api di Riau
  • Polres Kampar Ringkus 3 Pengedar Pil Ekstasi di Pekanbaru
  • Perserosi Rohil Tak Pancang Target Muluk
  • Pacu Jalur Kuansing Pecahkan Dua Rekor MURI
  • Pemkab Meranti Minta Rekomendasi Pemekaran Dua Desa
  • Sekda Ajak ASN, TNI dan Polri Pertebal Rasa Keimanan
  • Ketua PN Bengkalis Lantik Panitera
  • Gubernur Riau Buka Rakerda LPTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan