Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, memastikan seluruh pejabat tinggi Pratama yang ada di lingkungan Pemprov 100 persen telah ...[read more] "> Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, memastikan seluruh pejabat tinggi Pratama yang ada di lingkungan Pemprov 100 persen telah " />
Minggu, 25 08 2019
Follow Us:
Sabtu, 24 Agustus 2019 - 11:32 WIB
Polres Kampar Ringkus 3 Pengedar Pil Ekstasi di Pekanbaru
Sabtu, 24 Agustus 2019 - 11:30 WIB
Perserosi Rohil Tak Pancang Target Muluk
Sabtu, 24 Agustus 2019 - 11:28 WIB
Pacu Jalur Kuansing Pecahkan Dua Rekor MURI
11:28 WIB - Akibat Banjir, Jembatan Idanolawa Mazino Terancam Putus | 11:28 WIB - Kebakaran Lahan Meluas, Muncul 192 Titik Api di Riau | 11:28 WIB - Polres Kampar Ringkus 3 Pengedar Pil Ekstasi di Pekanbaru | 11:28 WIB - Perserosi Rohil Tak Pancang Target Muluk | 11:28 WIB - Pacu Jalur Kuansing Pecahkan Dua Rekor MURI | 11:28 WIB - Pemkab Meranti Minta Rekomendasi Pemekaran Dua Desa
/ Riau / KPK Akan Turun ke Riau /
Banyak Pejabat Tak Laporkan Kekayaan,
KPK Akan Turun ke Riau
Senin, 08 April 2019 - 21:23:11 WIB

PEKANBARU (Bidikonline.com) - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, memastikan seluruh pejabat tinggi Pratama yang ada di lingkungan Pemprov 100 persen telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain Pemprov Riau, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hulu juga sudah 100 persen melaporkan. Sementara 9 daerah lainnya belum sampai 100 persen.

Sembilan daerah yang belum seluruh pejabatnya menyampaikan LHKPN tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis.

“Alhamdulillah Pemprov telah 100 persen menyampaikan LHKPN bersama tiga daerah lainnya. Sedangkan daerah lainnya belum 100 persen menyampaikannya. Ini data dari KPK, tentu ini akan menjadi tugas bagi daerah tersebut. Karena batas akhir tanggal 31 Maret lalu,” kata Sekda, Ahmad Hijazi.

Dijelaskan Sekda, dalam waktu dekat ini tim Korsubgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ke Riau, mengumpulkan seluruh kepala daerah terkait dengan LHKPN dan pembahasan lainnya.

“KPK akan datang ke Riau untuk membahas LHKPN dan banyak hal terus didampingi Korsubgah. KPK dengan adanya pelaporan menjadi dasar kalau dalam mengangkat pejabat. Seperti yang ingin ikut open bidding, kalau tak ada laporan tak bisa ikut. Dan itu sudah dua tahun berturut turut, 2017 dan 2018,” tegas Sekda.

“Persyaratan dasar untuk ikut ada SPT pajak dan LHKPN untuk ikut open bidding. Kalau tidak ada administrasinya dari awal sudah digugurkan. Jadi bagi yang tak melaporkan yah siap-siap saja tidak mendapatkan jabatan, karena itu persyaratan yang harus di penuhi,” tambahnya.

Disinggung mengenai sanksi bagi daerah yang tidak melengkapkan LHKPN, Sekda menjelaskan tergantung dari daerah untuk memberikan sanksi. Dan untuk Pemprov Riau sendiri sudah ditegaskan diberikan sangsi dengan tidak diberikannya single salary, dan dengan sanksi tersebut berhasil memberikan penekanan kepada pejabat.(rmc)


Berita Lainnya :
  • Akibat Banjir, Jembatan Idanolawa Mazino Terancam Putus
  • Kebakaran Lahan Meluas, Muncul 192 Titik Api di Riau
  • Polres Kampar Ringkus 3 Pengedar Pil Ekstasi di Pekanbaru
  • Perserosi Rohil Tak Pancang Target Muluk
  • Pacu Jalur Kuansing Pecahkan Dua Rekor MURI
  • Pemkab Meranti Minta Rekomendasi Pemekaran Dua Desa
  • Sekda Ajak ASN, TNI dan Polri Pertebal Rasa Keimanan
  • Ketua PN Bengkalis Lantik Panitera
  • Gubernur Riau Buka Rakerda LPTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan