PEKANBARU (Bidikonline.com) - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau ternyata masih banyak yang ragu-ragu untuk mengeluarkan zakat profesinya.
Padalah zakat sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Bahkan program pembayaran zakat bagi ASN menjadi prioritas bag Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar.
"Itu yang saya lihat sekarang. Ada yang mau bayar zakat, ada juga yang masih ragu-garu mungkin karena tunggakan yang harus dibayar, mungkin ada juga yang sebelumnya tidak tahu sama sekali," kata Gubri Syamsuar, Jumat (12/4/2019).
Sebagai pimpinan, lanjut Syamsuar, persoalan zakat sudah menjadi tanggung jawab untuk mengajak kepada bawahannya untuk membayarkan zakat.
"Kami ingin meyakinkan kepada ASN bahwa kami ini ingin mengajak para ASN ini ke jalan Allah. Di dalam harta kita ini ada harta fakir miskin. Terhadap dalih masih ada tagihan dan lainnya itu tidak usah dikhawatirkan," ujarnya.
Pertumbuhan zakat di Riau ini sudah sangat tinggi, meskipun dia tidak mengungkapkan soal data. Oleh sebab itu, jika bisa dimaksimalkan maka bisa menurunkan angka kemiskinan. Saat ini, zakat sudah masuk dalam program pemerintah termasuk wakarf.
"Soal zakat ini tak perlu ada Perda, karena sudah ada UU dan Peraturn Pemerintah. Dari segi agama ada landasan Al-Quran dan hadis. Dan ini masuk dalam dokumen rencangan pembangunan nasional," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Riau agar taat dalam mengeluarkan zakatnya. Sebab zakat adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkannya.
"Dengan pemberdayaan zakat ini, nanti kita bisa kumpulkan zakat untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan bantuan. Itulah namanya kehidupan dalam islam," kata Edi usai membuka rapat koordinasi unit pengumpul zakat Baznas Provinsi Riau di lingkungan Pemprov Riau, di Hotel Pesona Pekanbaru, Kamis (11/4/2019) kemarin.
Edi menginstruksikan kepada seluruh OPD agar mensosialisasikan kepada seluruh pegawainya untuk membayarkan zakat dan mengumpulkannya melalui lembaga pengumpul zakat yang resmi. Sehingga zakat yang dibayarkan tersebut bisa tepat sasaran dalam penyalurannya.
"Seluruh PNS, TNI Polri itukan memang diwajibkan untuk membayarkan zakatnya, bahkan Peraturan Presiden sampai peraturan gubenur sudah mengaturnya," ujarnya.
Lebih lanjut Edi mengungkapkan, zakat menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru, Syamsuar - Edi Natar Nasution. Untuk itu OPD diminta untuk mendukung program tersebut agar bisa berjalan maksimal.
"Kita berharap dengan adanya kebijakan membayar zakat untuk ASN, saya dengan Pak Syamsuar sepakat untuk mengajak seluruh ASN Pemprov Riau membayar zakat. Apalagi zakat merupakan kewajiban. Harapannya, dengan adanya zakat ini bisa membantu fakir miskin dan rakyat yang tidak mampu," sebutnya.
Edy mengatakan, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Pembayaran zakat sebaiknya ditunaikan melalui BAZNas yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan agar OPD di lingkungan Pemprov Riau dapat memberikan dukungan terhadap BAZNas sebagai lembaga pengelola zakat untuk memulai era kebangkitan zakat di Provinsi Riau.
"Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin. Lembaga pengelolaan zakat juga harus akuntabel, yaitu amanah terhadap kepercayaan yang diberikan oleh muzakki (pemberi zakat) dan juga amanah dalam mendistribusikannya kepada mustahiq (penerima zakat), dalam arti tepat sasaran dan tepat guna," ungkap Edy Nasution.
Pemerintah Provinsi Riau, mendukung sepenuhnya setiap kegiatan yang dijalankan oleh BAZNas Provinsi Riau, terutama dalam hal pengumpulan zakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Instruksi tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) ASN dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Sementara Ketua BAZNas Riau Yurnal Edward mengatakan, dengan adanya UPZ dimasing-masing OPD diharapkan bisa dapat mempermudah pegawai dalam melaporkam secara rinci pengumpulan zakat pada OPD tersebut untuk diteruskan ke BAZNas Riau.
"Tahun ini merupakan gerakan kebangkitan zakat di Provinsi Riau," kata Yurnal. (hr)
