BENGKALIS (Bidikonline.com) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis, Amrizal, menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menolak ajakan people power yang mulai dihembuskan pihak-pihak yang tak puas dengan proses Pemilu tahun 2019.

Amrizal menilai people power atau pengerahan massa dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah merupakan bagian dari makar. Hal ini tentu tidak dibenarkan dalam hukum.

“Kalau niatnya menggulingkan pemerintahan yang sah tentu tidak dibenarkan dalam hukum,” katanya.

Menurut Amrizal, jika sebuah kelompok tidak puas dengan hasil Pemilu haruslah menempuh jalur-jalur yang ditetapkan. Tidak sampai merusak persatuan dengan menghujat macam-macam.

“Ini negara demokratis, jadi jika ada keberatan dengan hasil Pemilu harus ditempuh melalui cara-cara demokratis pula. Semua sudah ada salurannya, bukan menggelar aksi yang mengancam stabilitas keamanan negara,” jelasnya.

“Kita sudah melaksanakan Pemilu dengan aman, damai dan transparan. Sekarang hasilnya kita percayakan kepada KPU untuk mengumumkannya. Kalau ada yang tidak puas, silahkan menggugat, bukan malah menghujat macam-macam,” jelasnya.

Amrizal mendukung langkah diambil KPU dan Bawaslu untuk tidak terpengaruh dengan tekanan dan berbagai hujatan mengingat rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi sudah selesai dan berjalan aman, damai, transparan dan demokratis. Bahkan menurut pengamatannya, saksi dari kedua kubu Paslon telah memberikan pernyataan yang menyejukkan.

“Kita tunggu hasil rekapitulasi tingkat pusat. Kita harap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Ketua MUI Bengkalis ini.(ckp)