Wakil Gubernur (Wagub) Riau, Edy Natar Nasution melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau men...[read more] "> Wakil Gubernur (Wagub) Riau, Edy Natar Nasution melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau men" />
Minggu, 16 Juni 2019
Follow Us:
17:38 WIB - Dinas PUPR Silaturahim Dengan Wartawan Nisel | 17:38 WIB - Jalan Siwalawa-Onohondro Akhirnya Dikerjakan TA. 2019 | 17:38 WIB - Nenek Sebatang Kara Dibunuh dan Dirampok di Karawang | 17:38 WIB - Pemprov Riau Lelang Transportasi JCH Rute Pekanbaru - Batam | 17:38 WIB - 40 Mobil Dinas Pemko Pekanbaru Bakal Dilelang | 17:38 WIB - Bupati dan Wabup Inhil Serahkan Lencana Gemilang Award
/ Riau / Wagubri Larang PNS Pemprov Riau Ikut Aksi 22 Mei /
Wagubri Larang PNS Pemprov Riau Ikut Aksi 22 Mei
Senin, 20 Mei 2019 - 21:09:22 WIB

PEKANBARU (Bidikonline.com) - Wakil Gubernur (Wagub) Riau, Edy Natar Nasution melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta, yang akan menolak atau mempersoalkan hasil Pemilu serentak 2019.

"Untuk apa ASN demo-demo (tolak hasil Pemilu 2019)," larang Wagub Riau, Edy Natar, Senin (20/5/2019) dengan nada tegas.

Mantan Komandan Korem 031 Wirabima ini menyatakan, hendaknya ASN maupun masyarakat dapat menerima keputusan dan menyerahkan keputusan hasil KPU kepada aparat terkait.

"Kalau kita ikut simpati, silahkan saja ikut simpati, tapi tak perlu turun ke jalan. Jadi biarkan saja lah orang di Jakarta sana (demo)," tegasnya.

Apakah Pemprov Riau akan mengeluarkan surat edaran atau sanksi pemecatan bagi ASN yang ikut aksi demo 22 Mei 2019 di Jakarta. Pasalnya sebagai kepala daerah di Indonesia akan memberi sanksi pemecatan jika terbukti melakuk demonstrasi di Jakarta.

"Tak usah pakai pecat-pecat. Tak perlu kita menakut-nakuti orang (ASN). Tapi kita tetap menyimbau kesadaran, kalau ini baik dan itu tidak baik. Jadi tak usah ditakut-takuti orang dengan dipecat," ujarnya.

Menurut Wagub Riau, ASN pasti bisa menilai apakah dengan turun ke jalan melakukan aksi demo tolak hasil Pemilu 2019 ada manfaatnya atau tidak.

"Kita imbau yang begini (demo) ada manfaatnya atau tidak dengan kita, apa untungnya dan apa ruginya. Cari yang bagus saja, dan kerja yang elok (baik) saja," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan juga menyampaikan, sampai sejauh ini tidak ada arahan pimpinan untuk membuat imbauan atau larangan kepada ASN untuk ikut aksi demo 22 Mei 2019 di Jakarta.

"Kita tidak ada keluarkan imbau atau pelarangan terkait itu (aksi demo)," ujarnya, Senin (20/5/2019).

Ditanya apakah banyak ASN Pemprov Riau mengajukan cuti pada tanggal 22 Mei tersebut, Ikhwan mengaku tidak mengetahui secara pasti. Karena yang mengeluarkan izin cuti terdapat di masing-masing OPD.

"Izin cuti di masing-masing OPD, bukan di BKD. Kecuali ASN itu izin cuti naik haji dan keluar negeri baru ke BKD," pungkasnya.(rmc)


Berita Lainnya :
  • Dinas PUPR Silaturahim Dengan Wartawan Nisel
  • Jalan Siwalawa-Onohondro Akhirnya Dikerjakan TA. 2019
  • Nenek Sebatang Kara Dibunuh dan Dirampok di Karawang
  • Pemprov Riau Lelang Transportasi JCH Rute Pekanbaru - Batam
  • 40 Mobil Dinas Pemko Pekanbaru Bakal Dilelang
  • Bupati dan Wabup Inhil Serahkan Lencana Gemilang Award
  • Gubernur Riau Lepas 700 Santri Asal Riau ke Jawa Timur
  • Pemprov Riau Prioritaskan Tenaga Pendidikan dan Kesehatan
  • Ini Sanksi yang Akan Dikenakan kepada 508 ASN Pemprov Riau
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan