Jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau punya trik untuk memarkirkan seluruh kendaraan dinas pejabat saat lebaran, Pemerintah Kota (Pemko...[read more] "> Jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau punya trik untuk memarkirkan seluruh kendaraan dinas pejabat saat lebaran, Pemerintah Kota (Pemko" />
Senin, 06 Juli 2020
Follow Us:
17:10 WIB - Bupati Alfedri Buka Kejuaraan Tenis Lapangan Piala Pelti Cup Siak 2020 | 17:10 WIB - Relawan Covid-19 Mahasiswa Unri Gelar Pelatihan Pembuatan Hansanitizer kepada Masyarakat | 17:10 WIB - Bupati Kampar Minta Segera Perbaiki Irigasi Pulau Tinggi | 17:10 WIB - Tim Gugus Tugas Covid19 Kec. Sungai Apit Lakukan Rapid Test Pada 120 Warga | 17:10 WIB - Cegah Penyebaran COVID-19, Tim Gabungan Terus Siaga di Pos Pantau | 17:10 WIB - Ismail Sarlata Menyatakan Resmi Mengundurkan Diri dari DPW LSM LIRA Riau
/ Pekanbaru / Firdaus Bakal Sanksi Pejabat yang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik /
Firdaus Bakal Sanksi Pejabat yang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik
Rabu, 22 Mei 2019 - 21:13:22 WIB

PEKANBARU (Bidikonline.com) - Jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau punya trik untuk memarkirkan seluruh kendaraan dinas pejabat saat lebaran, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tegas melarang seluruh pejabatnya menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

“Jadi larangan yang kami keluarkan agar mobil dinas tidak digunakan untuk mudik lebaran juga sudah sesuai dengan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Walikota Pekanbaru Firdaus, Rabu (22/5/2019).

Dalam kesempatan ini, Walikota Pekanbaru dua periode ini menginstruksikan agar BPKAD Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru mencatat dan melaporkan oknum pejabat yang tetap menggunakan mobil dinas untuk dibawa mudik lebaran.

“Saya minta BPKAD dan Satpol PP mengawal mana oknum ASN yang mengganti plat nomornya dari merah menjadi hitam. Laporkan agar diberikan sanksi oknum pejabatnya,” cakap Firdaus tanpa menyebutkan sanksi apa yang akan diberikan.

Dilanjutkan Firdaus, tidak hanya dilarang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dan mudik lebaran, dalam instruksi KPK juga disebutkan pejabat dilarang menerima bingkisan dalam bentuk parcel.

“Sesuai instruksi dari KPK, makanya kami dari Pemko Pekanbaru mengeluarkan Surat Edaran yang salah satu poinnya yakni pejabat tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi dan menerima bingkisan saat lebaran,” pungkasnya.(ckp)


Berita Lainnya :
  • Bupati Alfedri Buka Kejuaraan Tenis Lapangan Piala Pelti Cup Siak 2020
  • Relawan Covid-19 Mahasiswa Unri Gelar Pelatihan Pembuatan Hansanitizer kepada Masyarakat
  • Bupati Kampar Minta Segera Perbaiki Irigasi Pulau Tinggi
  • Tim Gugus Tugas Covid19 Kec. Sungai Apit Lakukan Rapid Test Pada 120 Warga
  • Cegah Penyebaran COVID-19, Tim Gabungan Terus Siaga di Pos Pantau
  • Ismail Sarlata Menyatakan Resmi Mengundurkan Diri dari DPW LSM LIRA Riau
  • Permainkan Barang Jaminan, Pegadaian Kecewakan Nasabah
  • Temui Jalan Buntu, Orang Tua Calon SMAN3 Siakhulu Kecewa
  • KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istri Serta Dua Kadis Tersangka Suap
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan