BENGKALIS (bidikonline.com) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis mentargetkan Perda APBD Perubahan 2019 sudah disahkan sebelum pelantikan anggota DPRD yang baru. Saat ini Pemkab sedang dalam proses inventarisir perubahan-perubahan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah, H Bustamy HY kepada wartawan beberapa waktu lalu. “Sesuai dengan ketentuan, APBD Perubahan sudah harus disahkan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Ini berarti bulan September APBD Perubahan sudah harus disahkan,” ujar Busamy.

Dikatakan, pengesahan APBD-P lebih cepat juga untuk menghindari kemungkinan banyaknya agenda yang bakal dilaksanakan oleh anggota dewan baru. Biasanya mereka akan mengikuti pembekalan, kemudian menyusun alat kelengkapan dewan termasuk pemilihan pimpinan DPRD.

"Ini semua tentu akan makan waktu, dan kalau September (APBD-P) tidak disahkan, maka bisa terjadi nanti pengesahan APBD-P akan terlambat,” ujarnya.

Terkait dengan persiapan pembahasan RAPBD-P 2019,  Bustamy mengatakan, salah satu syarat untuk mengusulkan APBD Perubahan 2019 adalah setelah mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kemudian LHP BPK tersebut dijadikan dasar untuk usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPJ) APBD TA 2018.

"Setelah Perda pertanggungjawaban tersebut disahkan dan keluar, maka kita akan usulkan Perubahan APBD TA 2019 ke DPRD Bengkalis. Apakah di sisi pendapatan ada pertambahan atau berkurang dan di sisi belanja apakah ada bertambah atau berkurang, intinya perubahan," ujar Bustamy lagi.

Seiring dengan  sudah berakhirnya libur bersama sempena Idul Fitri, Bustamy mengatakan, Pemkab akan mengusahakan secepatnya mempersiapkan segala sesuatu untuk usulan APBD-P 2019. Termasuk Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2018 ke DPRD. (hrc)