PEKANBARU (Bidikonline.com) - Pemerintah Provinsi Riau sudah menerima salinan evaluasi APBD Perubahan 2019 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (11/9/2019). Salah satu yang menjadi sorotan Kemendagri adalah anggaran perjalanan dinas Pemprov Riau agar dilakukan penghematan.
Pekan depan dijadwalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 bersama DPRD Riau.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi dikutip dari Tribunpekanbaru pada Rabu (11/9/2019) di kantor Gubernur Riau menyampaikan, pihaknya menargetkan tanggal 17 September APBD-Perubahan 2019 sudah bisa dijalankan.
Target tersebut ditetapkan sesuai batas waktu dari Kemendagri selama 7 hari setelah hasil evaluasi APBD-P diserahkan pada 10 September lalu.
"Kemendagri memberi waktu 17 September itu APBD-P harus sudah ditetapkan dan kita sudah bisa melaksanakan kegiatan di APBD-P. Jadi hal-hal yang berkenaan di APBD-P, teman-teman OPD bisa jalankan," katanya.
Syahrial Abdi mengklaim, pembahasan APBD-P 2019 lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang biasanya disahkan pada Oktober atau November.
"Jadi tidak ada alasan lagi OPD tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, terutama terhadap kegiatan yang berkenaan dengan kajian dan lainnya," ujarnya.
Sementara saat disinggung terkait apa saja catatan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri, Syahrial menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan rasionalisasi.
"Iya, yang paling disoroti itu masalah perjalanan dinas. Kita diminta untuk melakukan penghematan biaya perjalanan dinas dan diminta untuk disesuaikan kembali," katanya.
Gubri Syamsuar Diundang Hadiri IMT GT Thailand
Gubernur Riau Syamsuar menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indonesia Malaysia- Growth Triangle (IMT GT) di Krabi Thailand.
Gubernur diundang sebagai salah satu anggota delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat Menteri, yang dipimpin langsung Menko Perekonomian Darmin Nasution. Pertemuan dilaksanakan 10-12 September 2019.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama Firdaus yang membantah pemberitaan, Gubri sengaja ke Thailand, ditengah kabut asap melanda Riau.
“Undangan pertemuan IMT-GT dari Kementerian Perekonomian disampaikan 8 Agustus 2019 yang lalu, jadi sudah lama dijadwalkan,” ujar Firduas, Rabu (11/9/2019).
Dijelaskan Firdaus, Gubernur diundang pada pertemuan tingkat Gubernur Yaitu Chief Ministers anda Governors Forum (CMGF) ke 16 tanggal 12 September 2019 dan sekaligus mendampingi Bapak Menko Perekonomian dalam pertemuan tingkat Menteri pada Tanggal 13 September 2019.
Selain Gubernur Riau, sejumlah Gubernur juga diundang pada pertemuan tersebut adalah Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat , Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Lampung.
Pertemuan IMT-GT sangat penting bagi Riau, pada pertemuan Gubernur akan menyampaikan rencana pengoperasian roro Dumai-Malaka.
“Bapak Gubernur sangat berkepentingan untuk hadir, dimana menjadi momentum untuk menyampaikan pengoperasian Roro Dumai Malaka, memperjuangkan harga sawit, karet dan kelapa serta mempromosikan potensi investasi di Riau,” ujar Firdaus.
Mengenai penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan, Firdaus menjelaskan, tim Satgas tetap bekerja, baik itu Satgas Darat, Udara, Manggala Agni dan lainnya.
Kemudian terkait Indkes Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang meningkat, Gubri telah meminta Dinas Kesehatan untuk mendirikan posko pelayanan kepada masyarakat yang terpapar asap.
“Bapak Gubernur terus berkoordinasi dengan Tim Satgas dan terus memantau perkembangan yang terjadi. Apalagi kan ada pak wagub, jadi tidak ada masalah," ujar Firdaus.(kominfo)
