Meski mendapat penolakan elemen masyarakat sipil, Presiden Jokowi tetap pada keputusannya untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang K...[read more] "> Meski mendapat penolakan elemen masyarakat sipil, Presiden Jokowi tetap pada keputusannya untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang K" />
Rabu, 23 Oktober 2019
Follow Us:
16:34 WIB - Bupati Nias Selatan Berangkatkan Calon Mahasiswa Program 3 In One 2019 | 16:34 WIB - Pemprov Riau Gelar Rakor Review Iuran Budget Sharing TA 2020 | 16:34 WIB - Gubri Temui Anggota DPR RI Asal Riau | 16:34 WIB - 235 KK Terima Bantuan dari Yayasan Pewarta Pekanbaru dan Alfamart | 16:34 WIB - Wako Lepas Dua Finalis Bintang Radio 2019 ke Batu Malang | 16:34 WIB - Plh Sekko Hadiri Baksos Operasi Katarak Lions Club
/ Nasional / Fahri Hamzah: Inilah Puncaknya, Pak Jokowi Merasa KPK adalah Gangguan /
Fahri Hamzah: Inilah Puncaknya, Pak Jokowi Merasa KPK adalah Gangguan
Selasa, 17 September 2019 - 20:53:32 WIB

JAKARTA (BIDIKONLINE.COM)  -
Meski mendapat penolakan elemen masyarakat sipil, Presiden Jokowi tetap pada keputusannya untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. DPR dan pemerintah pun telah mengesahkan revisi Undang-Undang KPK dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019) siang ini.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak kaget dengan sikap Jokowi tersebut. Ia punya menganalisis sendiri mengapa Presiden akhirnya berani menyetujui revisi. Menurut Fahri, sikap Jokowi ini adalah puncak kekesalannya atas gangguan yang selama ini diciptakan KPK. "Nah inilah yang menurut saya puncaknya, Pak Jokowi merasa KPK adalah gangguan," kata Fahri lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Menurut mantan politisi PKS ini, sikap Jokowi yang merasa diganggu KPK sudah terjadi sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014.

Fahri menyebut, awalnya Jokowi menaruh kepercayaan kepada KPK. Sampai-sampai KPK diberikan kewenangan untuk mengecek rekam jejak calon menteri, sesuatu yang tidak diatur dalam UU. "Saya sudah kritik pada waktu itu ketika KPK sudah mencoret nama orang.

Dia taruh hijau, dia taruh merah, dia taruh kuning. Dia bilang yang hijau boleh dilantik, kuning tidak boleh karena akan tersangka dalam enam bulan, lalu kemudian yang merah jangan dilantik karena akan tersangka dalam sebulan.

Luar biasa sehingga ada begitu banyak nama dalam kabinet yang diajukan oleh Pak Jokowi dan parpol kandas di tangan KPK," kata dia. Menurut Fahri, KPK waktu itu merasa bangga karena akhirnya dia diberi kepecayaan sebagai polisi moral oleh Presiden. Namun selanjutnya, Fahri menilai KPK justru semakin bertindak berlebihan.

Puncaknya adalah ketika Jokowi memilih nama Budi Gunawan untuk dikirimkan ke DPR sebagai calon Kapolri. Budi langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.(rls/kpc)


Berita Lainnya :
  • Bupati Nias Selatan Berangkatkan Calon Mahasiswa Program 3 In One 2019
  • Pemprov Riau Gelar Rakor Review Iuran Budget Sharing TA 2020
  • Gubri Temui Anggota DPR RI Asal Riau
  • 235 KK Terima Bantuan dari Yayasan Pewarta Pekanbaru dan Alfamart
  • Wako Lepas Dua Finalis Bintang Radio 2019 ke Batu Malang
  • Plh Sekko Hadiri Baksos Operasi Katarak Lions Club
  • Gubri Tertarik Inovasi Dashboard Lancang Kuning Tangani Karhutla
  • Bupati Suyatno Lakukan Prosesi Pelepasan Almarhum Muzakar
  • Bupati Mursini Kantongi Tujuh Nama Yang Bakal Jadi Wakilnya
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan