PEKANBARU (Bidikonline.com) - Lambannya kepengurusan administrasi di Disdukcapil Pekanbaru, termasuk pelayanan KTP elektronik hingga saat ini masih dikeluhkan masyarakat. Bahkan ada warga yang harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan KTP.

Melihat keluhan yang kerap terjadi ini, DPRD Kota Pekanbaru mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang berwenang yang terlibat dalam proses penerbitan KTP elektronik ini.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Muhammad Sabarudi.

"Ada yang siapnya sampai berbulan-bulan dan 5 tahun. Ini satu hal yang harusnya tidak boleh terjadi," kata Sabarudi, Selasa (17/9/2019).

Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, lanjut Sabarudi, pelayanan kepengurusan KTP sempat mengalami peningkatan, bahkan diperkuat dengan adanya Perda tentang pelayanan administrasi ini dapat terselesaikan selama 14 hari paling lama.

Peningkatan itu, bahkan terasa hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dia menyampaikan di masa itu bahkan pejabat berwenang sudah mulai betul-betul hati-hati bahkan berupaya sebelum masa 14 hari.

"Kita tidak mau tahu apakah itu kecamatan dinas atau segalanya, statement saya perlu ada evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang berwenang yang terlibat dalam proses penerbitan KTP elektronik ini," tegasnya.

Alasan itu disebutkannya karena sudah terjadi masalah maka perlu dievaluasi. Evaluasi yang disebutkan dalam hal ini mengapa mereka (pejabat,red) tidak menjalankan ini dengan baik. Termasuk alasan klasik persoalan kosongnya blangko.

"Apakah persoalan blangko ini terjadi secara terus menerus? Kita di DPRD akan evaluasi. Pemko Pekanbaru harus terbuka, mana masalah dan persoalannya. Kalau memang ada hal yang berkaitan dengan blangko, apa solusinya misalnya kita melakukan koordinasi pemerintah pusat, saya yakin pemerintah pusat akan melakukan pembenahan dalam hal ini," tutupnya.(ADV)