Berdasarkan data Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan, hutan alam di Provinsi Riau hanya tersisa 1 juta hektare....[read more] "> Berdasarkan data Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan, hutan alam di Provinsi Riau hanya tersisa 1 juta hektare." />
Sabtu, 14 Desember 2019
Follow Us:
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:50 WIB
Bupati Siak Minta Basnaz Tingkatkan Kerjasama dengan Masyarakat
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:46 WIB
HM.Wardan Datangkan Tim Motivator Magnet Rezeki
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:40 WIB
Buser Kejar-kejaran dengan Pelaku Curanmor
18:40 WIB - 597 Personel Polri-TNI Dipersiapkan Kawal DWP 2019 | 18:40 WIB - Bupati Siak Minta Basnaz Tingkatkan Kerjasama dengan Masyarakat | 18:40 WIB - Bupati Siak Minta Basnaz Tingkatkan Kerjasama dengan Masyarakat | 18:40 WIB - HM.Wardan Datangkan Tim Motivator Magnet Rezeki | 18:40 WIB - Buser Kejar-kejaran dengan Pelaku Curanmor | 18:40 WIB - Sebut Mau Mandi, PNS di Bengkalis Ditemukan Gantung Diri
/ Riau / Hutan Alam Riau Hanya Tersisa 1 Juta Hektare /
Hutan Alam Riau Hanya Tersisa 1 Juta Hektare
Kamis, 21 November 2019 - 14:50:05 WIB

PEKANBARU (Bidikonline.com)  - Berdasarkan data Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan, hutan alam di Provinsi Riau hanya tersisa 1 juta hektare.

Hal ini diungkapkan oleh Dinamisator Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan, Woro saat diwawancarai Riaumandiri.id, Rabu (20/11/2019).

"Dari tahun 1982 kita masih punya sekitar 7 juta hektare hutan alam, sekarang hanya tersisa 1 juta hektare. Itu pun yang masih benar-benar hutan tutupan," ungkap Woro.

Dekadensi tersebut disinyalir dikarenakan aktivitas industri kertas yang kian masif di Riau.

Dikatakan Woro, Karhutla merupakan salah satu imbas deforestasi. Hilangnya 6 juta ha hutan harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan izin kepada perusahaan yang ingin menggunakan lahan.

Kemudahan akses izin menurut wanita yang tergabung dalam Vokal Point Jaringan Kertas Global ini, yang menjadi faktor utama penyusutan hutan dan konflik sosial di masyarakat.

Ia menilai, perusahaan merasa memiliki power karena turut sumbangsih lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).

Woro menambahkan, perusahaan industri kertas seperti RAPP dan APP tidak boleh abai terhadap konflik sosial yang ada.

"Misalnya persoalan pencaplokan lahan. Korporasi mesti memperhatikan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat," kata dia.

Data Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan mencatat, tahun 2015 Indonesia mengalami kerugian 220 juta dolar AS. Belum termasuk dampak sosial lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat.

"Kerugian dampak sosial dan lingkungan itu tidak sedikit. Data tahun 2015, Indonesia menderita kerugian sebanyak 220 juta dolar AS," ujar Woro. (rlc)


Berita Lainnya :
  • 597 Personel Polri-TNI Dipersiapkan Kawal DWP 2019
  • Bupati Siak Minta Basnaz Tingkatkan Kerjasama dengan Masyarakat
  • Bupati Siak Minta Basnaz Tingkatkan Kerjasama dengan Masyarakat
  • HM.Wardan Datangkan Tim Motivator Magnet Rezeki
  • Buser Kejar-kejaran dengan Pelaku Curanmor
  • Sebut Mau Mandi, PNS di Bengkalis Ditemukan Gantung Diri
  • 37.265 Warga Pekanbaru Belum Rekam e-KTP
  • Luthfi Pembawa Bendera Merah Putih Saat Kerusuhan Jalani Sidang Perdana Hari Ini
  • Kronologi Penembakan Pengedar Narkoba di Jaktim
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan