Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU baru jelang Pilkada 2020.
...[read more] "> Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU baru jelang Pilkada 2020.
" />
Senin, 20 Januari 2020
Follow Us:
Sabtu, 11 Januari 2020 - 11:08 WIB
Presiden Resmikan Pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan
Jumat, 10 Januari 2020 - 22:17 WIB
Wahyu Setiawan Mundur dari KPU
Jumat, 10 Januari 2020 - 22:13 WIB
Bupati Siak Minta Para Penghulu Selaraskan Penyusunan APBKam
22:13 WIB - Media Berperan Berantas Korupsi | 22:13 WIB - Wabup inhil Silaturahmi Bersama Pengurus LBDH inhil | 22:13 WIB - Bupati Inhil Hadiri Coffe Morning Sekaligus Pisah Sambut Kepala Kantor KPPBC TMP | 22:13 WIB - Buka Rakerda LPTQ, Wardan Berharap Kemajuan Besar | 22:13 WIB - PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum | 22:13 WIB - Presiden Resmikan Pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan
/ Politik / Mantan Napi Korupsi Boleh Ikut Pilkada, DPR Lihat Sisi Kemanusiaan /
Mantan Napi Korupsi Boleh Ikut Pilkada, DPR Lihat Sisi Kemanusiaan
Sabtu, 07 Desember 2019 - 20:34:56 WIB

Jakarta (Bidikonline.com)  - 
Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU baru jelang Pilkada 2020.

Dalam aturan terbaru, mantan terpidana korupsi tidak dilarang mengikuti pemilihan kepala daerah.

Anggota Komisi II DPR Arwani Thomafi menilai bahwa aturan tersebut telah sesuai dengan acuan. Terlebih Mahmakah Agung telah menganulir PKPU sebelumnya.

PKPU atau pembuatan atau penyusunan peraturan perundang-undangan harus melihat peraturan perundang-undangan yang di atasnya.
 
''Kita lihat selama ini kita pengalaman di Mahkamah Agung. Sudah acuannya ke sana,'' ujarnya usai diskudi di Kawasan Menteng, Sabtu (7/12/2019).

Menurut Arwani, hal mendasar adalah dari sisi kemanusiaan. Sebab orang yang sudah melewati pemidanaan juga telah melewati masa hukuman dan kembali ke tengah masyarakat.

''Terus kita lihat secara kemanusiaan. Mereka sudah melaksanakan hukuman artinya ada hak-hak, kecuali hak-hak politiknya hilang,'' tuturnya.

Sepenuhnya dalam memilih kepala daerah ada di tangan rakyat. Tentu melalui pemilihan umum secara langsung yang telah diproses seleksi calonnya oleh partai politik.

''Tinggal nanti masyarakat punya pendapat orang ini tidak pas. Ini kan pilkada langsung. Saya kira itu saja,'' demikian Arwani.

Dalam PKPU Nomor 18/2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan para pendaftar berlatar belakang eks narapidana koruptor tidak dipermasalahkan. Padahal sebelumnya KPU pada Pemilu 2019 melarangnya meski ditolak Mahkamah Agung.
(JMart)

'Apa pendapat anda? Tinggalkan komentar dibawah ini'.(rls)


Berita Lainnya :
  • Media Berperan Berantas Korupsi
  • Wabup inhil Silaturahmi Bersama Pengurus LBDH inhil
  • Bupati Inhil Hadiri Coffe Morning Sekaligus Pisah Sambut Kepala Kantor KPPBC TMP
  • Buka Rakerda LPTQ, Wardan Berharap Kemajuan Besar
  • PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum
  • Presiden Resmikan Pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan
  • Gedung Teknologi Informasi dan Komunikasi UNRI Terbakar
  • Kekurangan Gizi, 16.275 Balita di Riau Alami Stunting
  • Polda Riau Tanam 26 Ribu Pohon
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan