BANGKINANG (Bidikonline.com) - Komisi I DPRD Kampar memiliki komitmen tinggi terhadap pengawasan penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Kampar. Setiap laporan masyarakat selalu disikapi dan ditindaklanjuti sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Komosi I Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Januar Rambo didampingi wakil Ketua Nefrizal, Selasa (10/03/20), mengatakan, bahwa semenjak bulan Agustus 2019 yang lalu, Komisi I DPRD Kampar telah bekerja sebagaimana mestinya.

Komisi I selalu menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait penyelewengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh oknum Kepala desa maupun Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades).

Terdapat beberapa persoalan yang sering terjadi terhadap penggunaan alokasi dana desa, diantaranya adanya penggunaan dana desa yang tidak tertuang dalam APBdes tetapi hanya didasari oleh rapat kepala desa beserta perangkat desa saja.

"Penggunaan dana desa tetapi pekerjaannya tidak selesai sebagaimana mestinya, dan pembangunan desa dengan menggunakan dana bantuan dari perusahaan atau pihak ketiga tetapi di SPJkan melalui penggunaan dana desa (satu pekerjaan dua anggaran)," jelas Januar Rambo.

Januar Rambo juga menjelaskan, sebagai sampel, Komisi I DPRD telah menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap penyelewengan penggunanan ADD yang dilakukan oleh mantan Kades dan mantan Pj Kades di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar.

Mantan Kades dan mantan Pj Kades tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan dana sebesar Rp 73 juta yang sudah dipakainya. Komisi I DPRD Kampar sudah memanggil inspektorat, PMD dan camat terkait.

"Alhamdulillah mantan Kades dan mantan Pj. Kades tersebut saat ini sudah mengembalikan dana tersebut ke dalam kas daerah, dan ini merupakan bukti kinerja komisi I DPRD Kampar", ungkap Januar Rambo.

Ia juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat dapat mengontrol dan mengawasi penggunaan Dana Desa oleh Kades. Apabila merasa ada temuan, maka segera laporkan kepada komisi I DPRD Kampar.

Januar juga mengatakan, bahwa kita berharap alokasi dana desa bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarajat desa.

"Kita tidak ingin dana desa hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab," ungkap Januar. (adv)