Kebijakan membebaskan narapidana oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dengan  Peraturan Menkuham Nomor 10 ...[read more] "> Kebijakan membebaskan narapidana oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dengan  Peraturan Menkuham Nomor 10 " />
Kamis, 09 Juli 2020
Follow Us:
18:04 WIB - Bupati Siak Tandatangani Adendum NPHD Pilkada Kabupaten Siak | 18:04 WIB - Pemkab Kuansing Ajukan Penambahan 4 OPD Baru | 18:04 WIB - Alfedri harap para petani manfaatkan program KUR | 18:04 WIB - Pemkab Siak Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan | 18:04 WIB - Pemkab Inhu Miliki Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital | 18:04 WIB - Menkumham Yasonna Laoly Bawa Pulang Buronan Indonesia
/ Nasional / Komnas HAM Apresiasi Kebijakan Menkumham Bebaskan Ribuan WBP /
lawan Covid-19,
Komnas HAM Apresiasi Kebijakan Menkumham Bebaskan Ribuan WBP
Senin, 06 April 2020 - 10:01:11 WIB

Jakarta (Bidikonline.com) - Kebijakan membebaskan narapidana oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dengan  Peraturan Menkuham Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkumham 10/2020) tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dibarengi dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Mendapat Apresiasi dari Komnas HAM.

Apresiasi dari Komisi Nasional Hak Azasi manusia ( Komna HAM ) tertuang dalam surat Komnas HAM No:028/TUA/IV/ 2020 tanggal, 02 April 2020 mengapresiasi kebijaksanaan Menkumham Yasonna H.Laoly yang dinilai sangat tepat.

Lebih lanjut dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM itu dinyatakan  bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Dan HAM memberi Pembebasan bersyarat kepada Warga binaan yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan adalah sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah dalam mengatasi overcrowding di lapas dan rutan dalam rangka menangani penyebaran Covid-19.

Apresiasi yang di sampaikan oleh Komnas HAM karena sejalan dengan perspektif perlindungan dan pemenuhan HAM.(red)


Berita Lainnya :
  • Bupati Siak Tandatangani Adendum NPHD Pilkada Kabupaten Siak
  • Pemkab Kuansing Ajukan Penambahan 4 OPD Baru
  • Alfedri harap para petani manfaatkan program KUR
  • Pemkab Siak Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan
  • Pemkab Inhu Miliki Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital
  • Menkumham Yasonna Laoly Bawa Pulang Buronan Indonesia
  • Pemprov Riau Optimis Menangkan Gugatan SK PAW Mantan Anggota DPRD Kampar
  • Sekda Pimpin Rapat OPD Gesa Rasionalisasi Anggaran
  • Bupati Kampar Minta terus Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan