ROHUL (Bidikonline) - Pelaksanaan Pilkada Rohul 2020 hampir dipastikan digelar tanggal 9 Desember 2020. Lanjutan tahapan Pilkada yang sempat tertunda juga bakal dilanjutkan mulai tanggal 15 Juni mendatang. Meski tetap dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkada Serentak akan diterapkan dengan menggunakan protokol kesehatan.
Pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 tentunya akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan anggaran karena digelar di situasi tidak normal.
Ketua KPU Rohul Elfendri mengatakan saat ini pihaknya tengah menghitung ulang anggaran Pilkada Rohul dengan menggunakan standar pencegahan Covid-19.
Dijelaskan Elfendri, dalam penghitungan ulang anggaran Pilkada Rohul ini, ada dua hal yang dilakukan KPU. Pertama, melakukan efisiensi dalam bentuk pergeseran anggaran pelaksanaan teknis tahapan yang tidak sesuai dengan pencegahan Covid-19, seperti sosialisasi tatap muka, perjalanan dinas dalam rangka bimtek dan dana terkait perubahan tata cara pelaksanaan kampanye.
“Kedua kita juga melakukan penghitungan ulang terkait kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggaran sampai dengan tingkat bawah termasuk penyesuaian peralatan yang perlukan. Hasil penghitungan ulang ini diupayakan selesai sebelum Senin untuk kemudian kita kordinasikan dengan Pemkab Rohul berapa kesanggupannya,” cakap Elfendri usai menghadiri Rapat Virtual Kesiapan Pilkada di Rumah Dinas Bupati Rohul, Jumat (5/6/2020)
Dikatakan Elfendri, dari penghitungan kasar yang dilakukan KPU Rohul, kemunginan besar dibutuhkan penambahan anggaran untuk melaksanakan Pilkada Rohul. Hal itu disebabkan adanya penambahan kegiatan untuk menyesuaikan dengan Protokol Kesehatan.
Bebarapa kegiatan untuk menyesuaikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada seperti adanya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) baik itu baju hazmart, pelindung wajah, masker, handsanitizer, disenfektan dan sabun cuci tangan. Penambahan Anggaran ini juga dibutuhkan untuk penambahan TPS untuk menyesuaikan
“Awalnya kan 1 TPS itukan jumlah Pemilihnya 800 dimana dengan asumsi itu jumlah TPS kita 985. Namun dengan adanya kesepakatan antara Mendagri, KPU dan DPR 3 Juni lalu dimana standar maksimal jumlah pemilih dikurangi menjadi 500 pemilih. Artinya, kapasitas TPS dikurangi maka akan berdampak terhadap penambahan TPS serta tenaga adhoc dan peralatan pendukung yang diperlukan,” jelas Elfendri.
Di tempat yang sama, Bupati Rokan Hulu H Sukiman memastikan berdasarkan hasil rakor virtual dengan Kemendagri, Menkopolhukam, KPU, Bawaslu dan DKPP dipastikan pelaksanaan Pilkada Rohul tetap akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
“Salah satu pertimbangan pemerintah pusat yang disampaikan Menkopolhukam adalah tidak adanya kepastian kapan Pandemi Covid-19 ini akan berakhir dan pemerintah definitif tidak boleh kosong di daerah makanya diambil jalan tengah pilkada tetap digelar dengan protokol kesehatan,” jelas Sukiman.
Menurut Sukiman, penambahan anggaran merupakan sebuah konsekuensi tetap dilaksanakannya Pilkada serentak di tengah Pandemi. Pemkab Rohul akan berupaya semaksimal mungkin agar kebutuhan anggaran pilkada ini tetap dipenuhi oleh APBD Rohul.
“Dari awal anggaran pilkada sudah kita sisihkan kalau nggak salah hampir Rp50 Miliar. Dengan pelaksanaan Pilkada yang harus menyesuaikan protokol kesehatan tentunya akan ada penambahan anggaran ditengah pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Namun kita Tetap berupaya semaksimal mungkin agar anggaran Pilkada dapat dipenuhi APBD. Namun, jika nantinya anggaran tidak memadai akan kita laporkan ke pemerintah pusat.” pungkas Sukiman.(adv)
