PEKANBARU (Bidikonline.com) - Pemerintah Kabupaten Kampar kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2019. Ini adalah raihan WTP yang keempat kali berturut-turut yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.

Prediket WTP yang diraih Kabupaten Kampar ini disampaikan Kepala BPK Perwakilan RI Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau untuk Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Siak di Gedung BPK RI Perwakilan Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (25/6/2020) sore.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019 diterima oleh masing-masing bupati dan Ketua DPRD tiga kabupaten yakni Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Siak dari Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita.

Dari Kampar diterima langsung Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto dan Ketua DPRD Kampar M Faisal. Selain itu turut menerima Bupati Pelalawan HM Haris dan Ketua DPRD Pelalawan Adi Sukemi dan Bupati Siak Alfredi serta Ketua DPRD Siak H Azmi.

Pejabat dari Kampar yang turut hadir adalah Sekretaris Daerah Kampar H Yusri, Kepala Inspektorat Muhammad, Kepala BPKAD Edwar dan Sekretaris DPRD Ramlah. Sementara itu hadir juga para pejabat struktural dan fungsional dan para pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto ketika diminta tanggapannya usai penyerahan LHP menyampaikan rasa syukurnya atas opini WTP yang diberikan BPK RI.

"Alhamdulillah, ini berkat kerjasama yang baik dan koordinasi antara sesama OPD. Tentunya kita selalu menginginkan adanya pendampingan dan bimbingan masalah keuangan dan inilah hasilnya. Sudah empat kali," ujar Catur

Terhadap beberapa catatan dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.

Menurut Catur, dengan diterimanya opini WTP secara keseluruhan laporan keuangan Kampar sudah baik dan kedepan bagaimana mempertahankan dan bagaimana meningkatkan etos kerja. "Teman-teman di organisasi perangkat daerah agar dapat menyesuaikan karena mempertahankan lebih berat sedikit daripada memperjuangkan," ulas mantan anggota DPRD Kabupaten Kampar dua periode dari Partai Golkar tersebut.

Ia juga mengharapkan semua OPD harus dapat saling memahami tugas dan fungsinya dan apa yang harus dilakukan.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita dalam pidatonya menyampaikan, LHP wajib ditindaklanjuti oleh bupati/walikota maupun DPRD.

Pemda hendaknya juga mendorong perbaikan laporan keuangan sehingga pengelolaan keuangan di daerah semakin baik, akuntabel dan terus ditingkatkan. Kepada DPRD, BPK siap untuk melakukan konsultasi berkaitan pembahasan LHP.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal yang menyampaikan sambutan mewakili ketua DPRD ketiga kabupaten menyampaikan, pemeriksaan intensif telah dilakukan secara terus menerus oleh BPK RI terhadap pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Riau sehingga tata kelola keuangan kabupaten/kota semakin membaik. Terbukti banyak kabupaten/kota dalam beberapa tahun terakhir mendapat opini WTP.

"Tentunya ini tak terlepas dari peran Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau dalam memberikan bimbingan," ujar Faisal.

Namun demikian politisi Gerindra ini mengingatkan agar opini WTP yang diraih selama ini tidak menjadikan pemda berpuas diri sebelum penilaian ini in line dengan kemampuan keuangan daerah didalam upayanya dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. (rls)