PEKANBARU (Bidikonline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengadakan rapat entry briefing bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau terkait Pemeriksaan pendahuluan kinerja atas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan tahun 2019 hingga 2020 (Semester I) pada pemerintahan Provinsi Riau dan Instansi terkait lainnya di Pekanbaru.

Entry briefing tersebut diadakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Rabu (5/8/20).

Melalui rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jana berharap agar kinerja pengelolaan SPBE di Pemprov Riau bisa terlaksana dengan baik dan bisa meningkatkan sistem pengelolaan maupun penganggarannya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau, Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengatakan bahwa BPK RI ingin mealakukan pemeriksaan terkait pengelolaan SPBE.

Yang mana, Ipoeng melihat dimasa pandemi sistem kerja berbasis elektronik sangat dibutuhkan.

"Di masa pandemi Covid-19 saat ini mau tidak mau kita harus banyak bergantung kepada teknologi informasi mulai dari melaksanakan Video Conference maupun lainnya yang kenyataannya harus bergantung pada teknologi informasi," ujarnya.

Dengan begitu, ia menyebutkan bahwa BPK ingin memastikan apakah pemerintah baik provinsi maupun daerah telah bisa menerapkan SPBE, dimana itu sudah jelas dasar hukumnya.

Ipoeng mengatakan BPK Perwakilan Riau bersama dengan BPK lainnya juga akan melakukan beberapa pemeriksaan, ia mengaku penilaian itu sudah dimulai dari Provinsi Riau yakni pemeriksaan kinerja pendahuluan berbentuk SPBE akan dilaksanakan selama 20 hari kerja, terhitung sejak 5-27 Agustus 2020.

"Kedepannya kami juga akan melakukan beberapa pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan terkait dengan penanganan Covid-19," bebernya.

Hadir dalam rapat itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Chairul Riski beserti jajaran, Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Sigit Juli Hendrawan, Kepala Badan Pengelolaan Keuanggan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra serta BPK RI Perwakilan Riar berserta rombongan. (MCR)