PELALAWAN (bidikonline)  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Pelalawan, Selasa (9/5/2023).

Rapat yang digelar di Auditorium dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan, H Zukri dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala BPBD, camat serta perwakilan perusahaan dan MPA.

Bupati Zukri mengatakan bahwa untuk mengantisipasi penanganan karhutla ini dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder yang ada. Khususnya dalam kesiapan menghadapi karhutla pada musim kemarau yang diprediksi dimulai pada bulan Mei hingga September 2023 mendatang.

"Penyebab kebakaran terbesar berada di lahan gambut. Data kita, memang memiliki lahan gambut yang cukup luas dan lahan gambut kita itu berada di perusahaan HTI, perkebunan kelapa sawit dan juga lahan tidur," sebutnya.

Menurutnya, meski persiapan perusahaan sudah sangat cukup namun masih memungkinkan terjadi karhutla.

"Jadi langkah preventif harus dilakukan dari sekarang," ujarnya.

Peristiwa karhutla yang terjadi selama ini, lanjut Bupati Zukri, wilayah Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar merupakan wilayah yang sering terjadi karhutla, meski wilayah kecamatan lain juga masih terjadi.

"Kebakaran terbesar di Kuala Kampar dan Teluk Meranti. Jadi nanti akan saya tanya satu-satu perusahaan yang ada di kecamatan itu," tuturnya.

Disampaikan Bupati Zukri, upaya penanggulangan karhutla juga harus didukung oleh peralatan yang memadai, selain pemetaan wilayah rawan karhutla.

"Jadi nanti BPBD bisa sampaikan datanya, jadi upaya prefentif itu bisa dilakukan," sarannya.

Selain itu, juga agar dipastikan apakah setiap tahun terjadi karhutla pada desa yang sama atau terjadi pergeseran desa. "Apa koordinat yang sama, jadi bisa dipetakan. Bagaimana agar tidak lagi terjadi kebakaran," sambung dia.

Politisi PDIP itu menegaskan, pihak perusahaan juga harus bisa mendukung peralatan pemadaman karhutla. Tak kalah penting dari peralatan adalah ketersediaan air.

"Begitu juga dengan peralatan pemadam kebakaran, jangan peralatannya dari kabupaten semua. Namun juga dari perusahaan yang memiliki peralatan sehingga dapat dilakukan pencegahan dini," paparnya.

Perusahaan juga diingatkan untuk menyediakan sumur-sumur di areal kebun sawit maupun lahan HTI.

"Jadi diwajibkan membuat sumur disekitar perusahaan. Siap gak perusahaan. Kalau kalian tidak siap saya evaluasi, karena tak sanggup tangani karhutla lantaran saprasnya tak memadai," pungkasnya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan sebagian wilayah daratan di Pelalawan merupakan lahan gambut yang rentan terjadi karhutla. "Dari 118 desa yang ada, 52 desa merupakan wilayah rawan karhutla," sebutnya.

Sebagai upaya penanggulangan karhutla, BPBD Pelalawan telah melakukan berbagai upaya, salah satunya patroli rutin di wilayah rawan karhutla.

"Upaya BPBD, kita lakukan kegiatan patroli secara terus menerus. Pengecekan sarpras terutama di BPBD, sosialisasi dan imbauan, pemadaman secara cepat dan tepat di daerah kebakaran," tandas Kepala Pelaksana BPBD Pelalawan, Zulfan. (gsc)