JAKARTA (Bidikonline.com) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, menyampaikan bahwa Aplikasi Monitoring Data (Mata) Bantuan Sosial (Bansos) menjadi salah satu solusi dari kekhawatiran pemerintah daerah Riau dalam menyalurkan bansos atau bantuan pemerintah.

Ia menuturkan, awal menetapkan dan menyalurkan Bansos memang tidak mudah, terutama berkaitan persiapan data penerima meskipun dananya sudah dianggarkan.

"Waktu itu, gubernur dan wali kota takut dan risih, kepada siapa yang akan dibantu takut double. Apalagi kita tahu kondisi masing-masing daerah, ada warga yang tidak ada NIK dan lainnya. Rakyat kami banyak di kebun dan ada yang tinggal di kawasan industri dan merasa tidak perlu KTP yang penting mereka kerja," ujarnya di Kantor BPKP RI, Jumat (10/7/20).

Ia menerangkan, meskipun demikian, pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan segala pihak, ditambah lagi diperkuat oleh kerja samanya dengan Kapolda Riau, Kejati Riau dan BPKP Riau.

Selain dengan stakeholder yang ada di Riau, kekhawatiran Pemprov Riau dalam penyaluran Bansos juga disampaikan nya ke pihak KPK dengan menjalin komunikasi secara virtual. Bahkan sebut Gubri, ia sempat mengirimkan surat ke KPK dalam penyaluran bantuan ini.

Syamsuar mengaku, selalu mengingatkan stafnya untuk berhati-hati dalam bekerja apalagi mengelola keuangan negara, karena pekerjaan tersebut akan dipertanggungjawabkan di dunia hingga akhirat.

"Begitulah cara kerja kami agar kerja kami benar, kami tidak ingin melanggar peraturan perundang-undangan," sebutnya.

Datuk Seri Setia Amanah ini merasa bersyukur dengan adanya aplikasi ini, meskipun pada awalnya sebenarnya aplikasi itu belum siap betul.

Namun sebutnya, aplikasi tersebut sangat membantunya dalam melihat update penyaluran bantuan serta bisa memonitoring langsung dan jika ada permasalahan akan ditindaklanjuti dengan segera. (rtc)