DPRD Riau menggelar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau T...[read more] "> DPRD Riau menggelar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau T" />
Rabu, 21 Oktober 2020
Follow Us:
Selasa, 20 Oktober 2020 - 18:30 WIB
Gubri Imbau Masyarakat Manfaatkan Potensi Riau
Selasa, 20 Oktober 2020 - 18:26 WIB
Pemprov Siap Fasilifasi UMKM Desa Kampar
Selasa, 20 Oktober 2020 - 18:23 WIB
Puskesmas Tanah Merah, Inhil Raih Penghargaan Nasional
18:23 WIB - Wanita di Pekanbaru Nyaris Diperkosa Ponakan Sendiri | 18:23 WIB - Ini Sanksi Bagi yang Melanggar Protokol Kesehatan di Pekanbaru | 18:23 WIB - Gubri Imbau Masyarakat Manfaatkan Potensi Riau | 18:23 WIB - Pemprov Siap Fasilifasi UMKM Desa Kampar | 18:23 WIB - Puskesmas Tanah Merah, Inhil Raih Penghargaan Nasional | 18:23 WIB - Gubri Panen Ikan Lele dan Buka Pameran UMKM di Kampar
/ Riau / DPRD Riau Gelar Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD Riau Tahun 2019 /
DPRD Riau Gelar Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD Riau Tahun 2019
Kamis, 16 Juli 2020 - 17:03:28 WIB

PEKANBARU (Bidikonline.com)  - DPRD Riau menggelar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2019 yang disampaikan oleh Kepala Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (16/07/2020).

Hadir dalam sidang paripurna tersebut, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran, Gubernur Riau Syamsuar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau.

Pimpinan Sidang Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran mengatakan, rapat paripurna saat ini merupakan amanat dan kewajiban konstitusional Gubri dan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Dimana Pemda menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Riau berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan, setelah berakhirnya tahun anggaran 2019 yang lalu," katanya.

Selain itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menjelaskan, bahwa saat ini Pemprov menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 yang sesuatu dengan amanat peraturan.

"Apabila kita telah menerima laporan keuangan daerah, dan hasil laporan tersebut dari BPK, ya tentunya kewajiban kita harus menyampaikan Raperda berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2019. Jadi, hal ini kita sampaikan pada dewan dan nantinya akan dibahas oleh dewan dengan semua OPD Pemprov Riau, serta nantinya akan disahkan oleh dewan," pungkasnya.  (mcr)


Berita Lainnya :
  • Wanita di Pekanbaru Nyaris Diperkosa Ponakan Sendiri
  • Ini Sanksi Bagi yang Melanggar Protokol Kesehatan di Pekanbaru
  • Gubri Imbau Masyarakat Manfaatkan Potensi Riau
  • Pemprov Siap Fasilifasi UMKM Desa Kampar
  • Puskesmas Tanah Merah, Inhil Raih Penghargaan Nasional
  • Gubri Panen Ikan Lele dan Buka Pameran UMKM di Kampar
  • PJs Bupati Kuansing, Panen Padi di Desa Teberau Panjang
  • Gubri Minta Daerah Tak Andalkan Pekanbaru Rawat Pasien Covid-19
  • Pemkab Kampar Percepat Program Usulan Pemekaran 19 Kelurahan/Desa Di 16 kecamatan
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan