Melalui akun facebooknya Alius Nazara SH.MM mengklarifikasi  pemberitaan sebuah media online yang menyebutkan bahwa Kabid Pemdes ( D...[read more] "> Melalui akun facebooknya Alius Nazara SH.MM mengklarifikasi  pemberitaan sebuah media online yang menyebutkan bahwa Kabid Pemdes ( D" />
Kamis, 22 Oktober 2020
Follow Us:
16:51 WIB - Pj. Bupati Bengkalis Terima Audiensi Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai | 16:51 WIB - Pjs Bupati Rohul Resmikan Green House Agrowisata Organik Ponpes Daarul Qur'an Darussalam | 16:51 WIB - Cabup Suyatno: Kita Ingin Simpang Kanan ke Depan Semakin Maju | 16:51 WIB - Rekap Hasil Pertandingan Liga Champions Hari Ini | 16:51 WIB - Tiga ASN di Kantor Camat Tenayan Raya Diperiksa | 16:51 WIB - LAZISMU Pekanbaru Resmikan Program Kelas Tahsin
/ Kepulauan Nias / Alius Nazara SH.MM. Kabid Pemdes Klarifikasi Pemberitaan Salah Satu Media Online /
Alius Nazara SH.MM. Kabid Pemdes Klarifikasi Pemberitaan Salah Satu Media Online
Senin, 05 Oktober 2020 - 16:31:35 WIB

Nias Utara (Bidikonline) -
Melalui akun facebooknya Alius Nazara SH.MM mengklarifikasi  pemberitaan sebuah media online yang menyebutkan bahwa Kabid Pemdes ( Dinas PMD ) Nias Utara mengkangkangi Perda 13 Tahun 2018. 

Alius Nazara menerangkan melalui status facebooknya bahwa pemakna'an kata “DAPAT” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sifatnya pilihan atau choice.

Sebagaimana yang tertulis pada penjelasan pasal 23 huruf a UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud pilihan Keputusan dan/atau Tindakan adalah respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alius Nazara men-contohkan Pasal 12 Ayat 2 huruf a Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang menyatakan bahwa “ Kepala Desa dapat membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagai pelaksana teknis yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.

Apabila merujuk pada penjelasan pasal 23 huruf a UU No 30 Tahun 2014 maka pembetukan Tim penjaringan dan  penyaringan merupakan pilihan dapat dibentuk atau tidak dibentuk.

Alius menambahkan bahwa pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara pada pengangkatan perangkat desa sifatnya tidak wajib kalau kita mempedomani ketentuan persyaratan pengangkatan perangkat desa yang tertulis pada pasal 10 ayat 2 huruf i Perda No 13 Tahun 2018 tentang perubahan Perda No 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Persyaratan umum pengangkatan perangkat desa selain Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: “memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi" dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud diatur pada  pasal 11 Perda no 13 Tahun 2018 dari huruf a sampai huruf m atau sebanyak 13 persyaratan yang didalamnya tidak ada syarat yang menyatakan lulus ujian atau wawancara, akan tetapi ujian tertulis dan wawancara diatur pada pasal 12 ayat 2 huruf d  Perda No 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa  “kepala Desa melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa melalui seleksi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon serta pengujian kemampuan melalui ujian tertulis dan dapat dilanjutkan dengan wawancara jika diperlukan”, ini diberi ruang kepada kepala desa untuk melakukan ujian tertulis dan wawancara dalam rangka mengetahui kemampuan para calon dengan syarat harus menerbitkan peraturan kepala desa.

Kabid Pemdes itu juga menerangkan bahwa, dasar rekomendasi camat berupa persetujuan atau penolakan berpedoman pada pasal 4 ayat 1 huruf f Permendagri  No 83 Tahun 2015  tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2017.

Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, sekali lagi berdasarkan persyaratan yang ditentukan, tentu persyaratan yang ditentukan merujuk pada pasal 11 Perda No 13 Tahun 2018 yang di dalamnya tidak ada Ujian tertulis dan wawancara.

Menelaah pemberitaan pada tanggal 29 September 2020 yang ditulis oleh wartawan berinisial (Fzal) pada  media  https://86news.co/2020/09/29/kabid-pmdes-nisut-di-duga-kangkangi-perda-no-13-tahun-2018-tentang-perangkat-desa/.

Maka dengan ini disampaikan klarifikasi pemberitaan itu tidak benar akan tetapi pembentukan tim ujian tertulis dan rekomendasi camat dapat dipahami sebagaimana penjelasan diatas, tegasnya ( Nz )


Berita Lainnya :
  • Pj. Bupati Bengkalis Terima Audiensi Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai
  • Pjs Bupati Rohul Resmikan Green House Agrowisata Organik Ponpes Daarul Qur'an Darussalam
  • Cabup Suyatno: Kita Ingin Simpang Kanan ke Depan Semakin Maju
  • Rekap Hasil Pertandingan Liga Champions Hari Ini
  • Tiga ASN di Kantor Camat Tenayan Raya Diperiksa
  • LAZISMU Pekanbaru Resmikan Program Kelas Tahsin
  • Pemkab Siak-Korwil V KPK Sosialisasikan Conflict Of Interest
  • Pemkab Bengkalis Berkomitmen Prioritaskan Percepatan Pencegahan Stunting
  • Pemprov Riau akan Akhiri Status Siaga Darurat Karhutla 31 Oktober
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan