Melalui akun facebooknya Alius Nazara SH.MM mengklarifikasi  pemberitaan sebuah media online yang menyebutkan bahwa Kabid Pemdes ( D...[read more] "> Melalui akun facebooknya Alius Nazara SH.MM mengklarifikasi  pemberitaan sebuah media online yang menyebutkan bahwa Kabid Pemdes ( D" />
Senin, 18 Januari 2021
Follow Us:
Sabtu, 16 Januari 2021 - 20:45 WIB
Korban Tewas Akibat Gempa di Sulbar Jadi 45 Orang
Sabtu, 16 Januari 2021 - 20:38 WIB
Teken Nota Kerjasama Pemkab Siak – BPJS Ketenagakerjaan
Sabtu, 16 Januari 2021 - 20:36 WIB
Kegiatan APBD Bengkalis 2021 Sudah Bisa Dilaksanakan
20:36 WIB - Alhamdulilah Tidak Ada Efek Samping | 20:36 WIB - Ulama Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Wafat Sore Tadi | 20:36 WIB - Korban Tewas Akibat Gempa di Sulbar Jadi 45 Orang | 20:36 WIB - Teken Nota Kerjasama Pemkab Siak – BPJS Ketenagakerjaan | 20:36 WIB - Kegiatan APBD Bengkalis 2021 Sudah Bisa Dilaksanakan | 20:36 WIB - Disdukcapil Bengkalis Kembali Jalin MoU Bersama Disdik
/ Kepulauan Nias / Alius Nazara SH.MM. Kabid Pemdes Klarifikasi Pemberitaan Salah Satu Media Online /
Alius Nazara SH.MM. Kabid Pemdes Klarifikasi Pemberitaan Salah Satu Media Online
Senin, 05 Oktober 2020 - 16:31:35 WIB

Nias Utara (Bidikonline) -
Melalui akun facebooknya Alius Nazara SH.MM mengklarifikasi  pemberitaan sebuah media online yang menyebutkan bahwa Kabid Pemdes ( Dinas PMD ) Nias Utara mengkangkangi Perda 13 Tahun 2018. 

Alius Nazara menerangkan melalui status facebooknya bahwa pemakna'an kata “DAPAT” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sifatnya pilihan atau choice.

Sebagaimana yang tertulis pada penjelasan pasal 23 huruf a UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud pilihan Keputusan dan/atau Tindakan adalah respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alius Nazara men-contohkan Pasal 12 Ayat 2 huruf a Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang menyatakan bahwa “ Kepala Desa dapat membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagai pelaksana teknis yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.

Apabila merujuk pada penjelasan pasal 23 huruf a UU No 30 Tahun 2014 maka pembetukan Tim penjaringan dan  penyaringan merupakan pilihan dapat dibentuk atau tidak dibentuk.

Alius menambahkan bahwa pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara pada pengangkatan perangkat desa sifatnya tidak wajib kalau kita mempedomani ketentuan persyaratan pengangkatan perangkat desa yang tertulis pada pasal 10 ayat 2 huruf i Perda No 13 Tahun 2018 tentang perubahan Perda No 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Persyaratan umum pengangkatan perangkat desa selain Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: “memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi" dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud diatur pada  pasal 11 Perda no 13 Tahun 2018 dari huruf a sampai huruf m atau sebanyak 13 persyaratan yang didalamnya tidak ada syarat yang menyatakan lulus ujian atau wawancara, akan tetapi ujian tertulis dan wawancara diatur pada pasal 12 ayat 2 huruf d  Perda No 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa  “kepala Desa melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa melalui seleksi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon serta pengujian kemampuan melalui ujian tertulis dan dapat dilanjutkan dengan wawancara jika diperlukan”, ini diberi ruang kepada kepala desa untuk melakukan ujian tertulis dan wawancara dalam rangka mengetahui kemampuan para calon dengan syarat harus menerbitkan peraturan kepala desa.

Kabid Pemdes itu juga menerangkan bahwa, dasar rekomendasi camat berupa persetujuan atau penolakan berpedoman pada pasal 4 ayat 1 huruf f Permendagri  No 83 Tahun 2015  tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2017.

Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, sekali lagi berdasarkan persyaratan yang ditentukan, tentu persyaratan yang ditentukan merujuk pada pasal 11 Perda No 13 Tahun 2018 yang di dalamnya tidak ada Ujian tertulis dan wawancara.

Menelaah pemberitaan pada tanggal 29 September 2020 yang ditulis oleh wartawan berinisial (Fzal) pada  media  https://86news.co/2020/09/29/kabid-pmdes-nisut-di-duga-kangkangi-perda-no-13-tahun-2018-tentang-perangkat-desa/.

Maka dengan ini disampaikan klarifikasi pemberitaan itu tidak benar akan tetapi pembentukan tim ujian tertulis dan rekomendasi camat dapat dipahami sebagaimana penjelasan diatas, tegasnya ( Nz )


Berita Lainnya :
  • Alhamdulilah Tidak Ada Efek Samping
  • Ulama Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Wafat Sore Tadi
  • Korban Tewas Akibat Gempa di Sulbar Jadi 45 Orang
  • Teken Nota Kerjasama Pemkab Siak – BPJS Ketenagakerjaan
  • Kegiatan APBD Bengkalis 2021 Sudah Bisa Dilaksanakan
  • Disdukcapil Bengkalis Kembali Jalin MoU Bersama Disdik
  • Bupati Kampar Hadiri Harlah PPP ke 48
  • Walikota Pekanbaru Perintahkan Dinas PUPR segera Tangani Banjir
  • Jenazah Putri Penumpang Sriwijaya SJ-18 Diterbangkan ke Pekanbaru Besok
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan