MERANTI (Bidikonline) - Sejumlah perwakilan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), melakukan pertemuan sekaligus silahturahmi dengan Pemkab Meranti, dalam pertemuan itu perwakilan RT/RW Se-Kabupaten Meranti dengan total anggota mendekati 2000-an, curhat kepada Pemda tentang beban berat yang dihadapi dilapangan dan gaji honor yang mereka terima, bertempat diruang rapat Melati, Kantor Bupati, Senin (5/10/2020).
Terlihat di Lapangan, kedatangan perwakilan Forum RT/RW Se-Kabupaten Meranti bersama Jefrizal Centai, diterima langsung oleh Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner, didampingi Kabag Hukum Sekdakab. Meranti Sudandri SH, Kabag Humas dan Protokol Rudi MH, Kabag Tata Pemerintahan Jhon Hendri M.Si, dan Camat Tebing Tinggi Rayan Pribadi SH.
Seperti disampaikan Jefrizal, kedatangan dirinya dan perwakilan Forum RT/RW Se-Kabupaten Meranti dengan tujuan silahturahmi sekaligus curhat dengan Pemkab. Meranti terkait tugas-tugas RT/RW yang merupakan unsur Pemerintahan terkecil dan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dilapangan.
Sebagai unsur pemerintahan terkecil, RT/RW memiliki tugas yang cukup berat dan komplek seperti layaknya Kades dan Camat hanya saja secara administrasi lingkupnya lebih kecil. Masalah yang paling sering dihadapi adalah masalah sosial yang terjadi ditengah masyarakat salah satunya adalah pendataan dan penyaluran bantuan kepada warga kurang mampu yang dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini sedang mendapat perhatian baik dari Pemerintah Pusat hingga Daerah.
Untuk masalah pendataan dan penyaluran bantuan ditengah masyarakat seperti diakui RT/RW tak jarang mendapat protes dari masyarakat dimana masih terdapat warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan dan tak jarang juga warga yang mampu justru mendapat bantuan. Masalah ini diakui salah seorang anggota forum sudah sering dikomunikasikan dengan pihak Desa dan Kecamatan namun belum mendapat respon dan solusi konkrit.
Dari pertemuan itu disimpulkan bahwa masalah tersebut terjadi akibat kurangnya koordinasi antara RT/RW dengan pihak Desa dan Kecamatan serta Dinas terkait. Sebagai solusi Forum RT/RW meminta kepada Pemda Meranti untuk memfasilitasinya agar kedepan masalah jatah bantuan warga tidak terjadi lagi.
Hal ini mendapat tanggapan dari Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner, menurutnys hal tersebut tak perlu terjadi jika antara Forum RT/RW dan Pihak Desa serta Kecamatan terjalin komunikasi yang baik. Dan yang paling penting dalam pendataan warga kurang mampu diwilayahnya RT dan RW harus bersifat netral dengan tetap mengedepankan hati nurani.
Menurut Rosdaner, banyak ditemui dilapangan dalam pendataan penerima bantuan sosial baik dari Pusat maupun Daerah pejabat RT/RW tidak objektif, dimana lebih mengedepankan hubungan kekeluargaan dan kedekatan sehingga warga miskin yang tak ada hubungan tidak terdata.
"Untuk itu RT/RW sebagai ujung tombak harus mengedepankan hati nurani dengan lebih mendahulukan kepentingan masyarakat diatas pribadi dan golongan sehingga masyarakat penerima lebih tepat sasaran," jelasnya.
Dan yang tak kalah penting adalah koordinasi yang baik antara RT/RW, Pihak Kelurahan, Kecamatan dan Dinas terkait. Pemerintah Kabupaten sendiri ditegaskan Rosdaner siap membantu dan memfasilitasi masalah jatah bantuan warga ini mulai dari Dinas terkait, pihak Kecamatan dan Desa.
Selanjutnya agar masalah penerima bantuan itu tak belarut-larut Asisten III Sekdakab. Meranti meminta kepada pihak RT/RW untuk medata kembali warga penerima diwilayahnya masing-masing sehingga tak ada lagi warga yang tidak menerima bantuan.
Kemudian aspirasi kedua yang disampaikan Forum Komunikasi RT/RW adalah gaji honor yang mereka terima tiap bulan yang dinilai tak sebanding dengan beratnya tugas dilapangan.
Sekedar informasi, saat ini Pemkab. Meranti dengan anggaran yang sangat terbatas hanya mampu memberikan honor kepada RT/RW sebesar 300 Ribu Rupiah/Bulan. Pemkab. Meranti menyadari gaji sebesar itu masih jauh dari kata cukup namun dengan kekuatan anggaran daerah yang ada hanya mampu memberikan 300 ribu/bulan.
Meski begitu aspirasi Forum Komunikasi RT/RW tersebut tetap menjadi catatan bagi Pemda Meranti untuk diperhatikan yang kedepan akan dicoba untuk diperjuagkan seiring meningkatnya PAD dan APBD Kabupaten. (rlc)
