Anggota DPR RI, Abdul Wahid menyatakan dukungannya terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dia menilai, penolakan terhadap UU t...[read more] "> Anggota DPR RI, Abdul Wahid menyatakan dukungannya terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dia menilai, penolakan terhadap UU t" />
Rabu, 21 Oktober 2020
Follow Us:
Selasa, 20 Oktober 2020 - 18:30 WIB
Gubri Imbau Masyarakat Manfaatkan Potensi Riau
Selasa, 20 Oktober 2020 - 18:26 WIB
Pemprov Siap Fasilifasi UMKM Desa Kampar
Selasa, 20 Oktober 2020 - 18:23 WIB
Puskesmas Tanah Merah, Inhil Raih Penghargaan Nasional
18:23 WIB - Wanita di Pekanbaru Nyaris Diperkosa Ponakan Sendiri | 18:23 WIB - Ini Sanksi Bagi yang Melanggar Protokol Kesehatan di Pekanbaru | 18:23 WIB - Gubri Imbau Masyarakat Manfaatkan Potensi Riau | 18:23 WIB - Pemprov Siap Fasilifasi UMKM Desa Kampar | 18:23 WIB - Puskesmas Tanah Merah, Inhil Raih Penghargaan Nasional | 18:23 WIB - Gubri Panen Ikan Lele dan Buka Pameran UMKM di Kampar
/ Nasional / Abdul Wahid: Saya Melihat Ada Misleading /
Penolakan UU Ciptaker,
Abdul Wahid: Saya Melihat Ada Misleading
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 14:24:12 WIB

Bidikonline - Anggota DPR RI, Abdul Wahid menyatakan dukungannya terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dia menilai, penolakan terhadap UU tersebut merupakan kepentingan pihak tertentu yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.

"Saya melihat ada misleading oleh orang-orang tertentu," tutur Wahid yang tidak menampik adanya dugaan gerakan aksi demonstrasi telah ditunggangi, meski belum dapat dibuktikan, Jumat (9/10/2020) siang melalui keterangan tertulis.

Aksi demo yang belakangan dilakukan buruh, mahasiswa dan pelajar merupakan wujud penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Demonstran menganggap sejumlah pasal dalam UU tersebut merugikan pihak buruh.

Pasal yang banyak disoroti adalah pasal yang mengatur tentang cuti dan upah. Menurut Wahid, pasal-pasal tersebut sama sekali tidak merugikan pihak buruh.

"Itu tidak benar. Soal upah dan cuti sesuai dengan undang-undang eksisting," tukas Wahid yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Wahid menyarankan kepada para pihak yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja untuk mengambil langkah konstitusional dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Wahid mengatakan, penolakan dengan mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perppu bukan merupakan langkah yang tepat.

"Kalau soal Perppu mungkin tidak tepat karena belum ada hal yang memaksa. Tapi, soal Judicial Review lebih tepat karena itu mekanisme yang legal," ungkap Wahid.

Selanjutnya, Wahid berpesan kepada para demonstran agar melalukan aksinya dengan tertib. "Sampaikan aspirasi dan perbanyak dialog," tutup Wahid. (rlc)


Berita Lainnya :
  • Wanita di Pekanbaru Nyaris Diperkosa Ponakan Sendiri
  • Ini Sanksi Bagi yang Melanggar Protokol Kesehatan di Pekanbaru
  • Gubri Imbau Masyarakat Manfaatkan Potensi Riau
  • Pemprov Siap Fasilifasi UMKM Desa Kampar
  • Puskesmas Tanah Merah, Inhil Raih Penghargaan Nasional
  • Gubri Panen Ikan Lele dan Buka Pameran UMKM di Kampar
  • PJs Bupati Kuansing, Panen Padi di Desa Teberau Panjang
  • Gubri Minta Daerah Tak Andalkan Pekanbaru Rawat Pasien Covid-19
  • Pemkab Kampar Percepat Program Usulan Pemekaran 19 Kelurahan/Desa Di 16 kecamatan
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan