Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur agar perusahaan tidak bisa melakukan pemutus...[read more] "> Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur agar perusahaan tidak bisa melakukan pemutus" />
Rabu, 01 Desember 2021
Follow Us:
17:39 WIB - Gubri Sampaikan Pesan dengan Pantun | 17:39 WIB - Wagubri Sebut Tiga Isu Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Riau | 17:39 WIB - Sekdaprov Minta Bujang Dara Gencarkan Promosi Daerah Lewat Digital | 17:39 WIB - PKK Komitmen Wujudkan Indonesia Maju Melalui Gernas Keluarga Pelopor Perubahan | 17:39 WIB - Gubernur Minta Proses Pemilihan Calon Ketum KONI Riau, Jalankan Sesuai Aturan | 17:39 WIB - Sekdaprov Riau Hadiri Penutupan Kenduri Riau dan Malam Puncak Pemilihan Bujang Dara 2021
/ Nasional / Presiden Anjurkan Pihak Yang Tidak Puas Ajukan Uji Materi ke-MK /
Presiden Anjurkan Pihak Yang Tidak Puas Ajukan Uji Materi ke-MK
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 14:37:30 WIB

Jakarta (Bidikonline.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur agar perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Presiden Jokowi, dalam konferensi pers secara daring dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat, mengatakan informasi yang menyebutkan perusahaan bisa melakukan PHK secara sepihak, dan juga hilangnya jaminan sosial terhadap pekerja adalah kabar yang tidak benar.

“Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak,” kata Jokowi.

Kesejahteraan pekerja, kata Presiden, juga dilindungi dengan adanya jaminan sosial dan kesejahteraan.

“Kemudian juga pertanyaan benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar jaminan sosial tetap ada,” ujarnya.

Pada dasarnya, menurut Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memperbaiki kehidupan para pekerja dan juga keluarga pekerja.

Dari sisi upah,Jokowi mengatakan ketentuan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Provinsi juga tidak dihapuskan dari Undang-Undang yang disusun berdasarkan metode Omnibus Law itu.

UU Cipta Kerja juga mengatur agar sistem pengupahan bisa dihitung berdasarkan waktu dan hasil.

“Ada juga yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” kata Presiden.

Kepala Negara menganjurkan jika masih ada pihak yang merasa tidak puas dengan substansi UU Cipta Kerja, maka dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK,” ujar Kepala Negara.(btc)


Berita Lainnya :
  • Gubri Sampaikan Pesan dengan Pantun
  • Wagubri Sebut Tiga Isu Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Riau
  • Sekdaprov Minta Bujang Dara Gencarkan Promosi Daerah Lewat Digital
  • PKK Komitmen Wujudkan Indonesia Maju Melalui Gernas Keluarga Pelopor Perubahan
  • Gubernur Minta Proses Pemilihan Calon Ketum KONI Riau, Jalankan Sesuai Aturan
  • Sekdaprov Riau Hadiri Penutupan Kenduri Riau dan Malam Puncak Pemilihan Bujang Dara 2021
  • Bupati Bengkalis Serahkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
  • Bupati: Perlu Reformasi Birokrasi Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat Berkarakte
  • Bupati Kasmarni: Terima Kasih, Mari Dukung Pembangunan
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan