Pelalawan (Bidikonline) - Bupati Pelalawan H.M.Harris mendampingi kunjungan kerja dari Deputi Bidang Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi Dan UMKM Dan Tim LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Kemenkop dan UMKM RI ke Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Kegiatan berlangsung di KUD Bina Sejahtera Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peninjauan kesiapan korporasi koperasi primer sebagai pengelola industrial vegetables oil (IVO) di Kabupaten Pelalawan.

Tampak hadir dari Kemenkop dan UMKM RI yakni Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI Ahmad Zabedi, SH. MM, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UMKM RI, Rulli Nuryanto SE. M. Si, Derektur PT.KSSI BPPT, Ir Iwan Sudrajat, Dirut Bisnis LPDB, Kristanto, SE. MM.

Sementara dari Pemkab Pelalawan tampak hadir mendampingi Bupati Harris yakni  Kepala Dinas Koperasi Perindag Pasar dan UMKM Kabupaten Pelalawan Drs.H. Fakhrizal,M.Si , Perwakilan Dinas Koperasi Provinsi Riau Asro Sari, Camat Ukui Amri Juharza, Camat Pangkalan Kuras Firdaus Wahidin, Camat Kerumutan Husnizal, Camat Bandar Sei Kijang Wazarman, Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Ukui, serta Perwakilan Koperasi Primer se Kabupaten Pelalawan.

Bupati Pelalawan H.M.Harris mengatakan bahwa mata pencaharian masyarakat Kabupaten Pelalawan 80 persen adalah merupakan petani kelapa sawit, oleh karena itu pendirian industri vegatable oil (IVO) di Kabupaten Pelalawan selain merupakan kemajuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Kabupaten Pelalawan juga merupakan proyek prioritas atau program strategis nasional. Menurut Bupati ini Industri Vegetable Oil (IVO) akan di dirikan melalui Korporasi 9 Koperasi petani sawit di kabupaten Pelalawan, yang rencananya akan di dirikan di desa lubuk kembang sari kecamatan ukui dan kecamatan langgam. Hal ini sejalan dengan di kembangkannya sekolah tinggi teknologi pelalawan menjadi sekolah tinggi teknologi kelapa sawit, mudah-mudahan pertemuan ini membuakan hasil antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.(adv)