PEKANBARU (Bidikonline) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya mengikuti sosialisasi atau konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara virtual.

Sekdaprov Riau ini didampingi langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Riau Helmi D, berlangsung di Ruang Kerja Sekdaprov Riau Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2020).

Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Ia menyampaikan bahwa RPP penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menyesuaikan dengan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus law).

"Rancangan peraturan pemerintah ini dimandatkan ke Kemendagri dalam rangka percepatan perizinan berusaha untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah," katanya.

Melalui penerapan UU Cipta Kerja penyusunan RPP penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini lebih sederhana terkait jenis dan prosedur perizinannya.

"RPP ini merupakan pondasi atau platform kedepan terkait izin berusaha karena Kemendagri sesuai tugas dan fungsi untuk memonitor RPP ini," ucapnya.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat. Untuk itu pemerintah terus berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.

"Pertumbuhan di Indonesia yang terus meningkat kita harapkan ini menjadi bonus demografi karena meningkatnya pertumbuhan penduduk ini sebagai wujud kemajuan suatu negara,"

Namun perlu diingat, Menteri Tito menyebutkan bersamaan pertumbuhan penduduk ini harus sejalan dengan diciptakannya lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, jika tidak dikhawatirkan terjadi tingginya angka pengangguran yang bisa menyebabkan permasalahan keamanan atau persoalan lainnya.

"Ini juga sesuai visi misi pak Presiden untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," sebutnya.

Oleh karena itu, Mendagri RI ini menyebutkan akan memonitor RPP tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang disesuaikan dengan UU Omnibus law.

"Sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha, serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi," tutupnya. (adv)