PASIRPENGARAIAN (Bidikonline) - DPRD dan Pemkab Rokan Hulu (Rohul), telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD murni tahun 2021 sebesar Rp 1.115.482.824.248 pada Rabu (11/11/2020).

Penandatangan KUA-PPAS APBD Murni 2021 di aula rapat paripurna ditandatangai oleh PJs Bupati Rokan Hulu Masrul Kasmy, bersama pimpinan dewan diwakili Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu Nono Patria Pratama.

Arisman, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Rokan Hulu menyampaikan KUA 2021 merupakan dasar rencana pemerintah daerah dan sudah selaras dengan arah pembangunan nasional, serta pemulihan ekonomi pasca corona virus atau Covid 19.

Diakuinya, penyusunan KUA-PPAS APBD Rokan Hulu 2021 sudah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD.

Berdasarkan kesepakatan, kebijakan pendapatan direncanakan Pemkab Rokan Hulu mencapai Rp 1.115.482.824.248, dengan target pendapatan terbesar di 2021 masih berharap Pendapatan Tranfer Pusat Rp 972.359.862.390. Sedangkan untuk Pendapatan Daerah hanya ditargetkan Rp 143.122.961.858.

Arisman mengaku Pendapatan Transfer Pusat ke daerah belum termasuk bantuan Dana Alokasi Khusus atau DAK, karena daerah masih menunggu regulasinya.

Hasil pembahasan KUA-PPAS 2021, DPRD dan Pemkab Rokan Hulu menyepakati asumsi belanja Rp 1.148.870.158.367, terdiri beberapa komponen, seperti Belanja Operasional diasumsikan mencapai Rp 939.669.082.006, dan belanja terbesar adalah belanja pegawai sebesar Rp 557.719.565.273.

Masih untuk belanja operasional 2021, Pemkab asumsikan belanja barang dan jasa Rp 339.400.866.733, belanja hibah Rp 36.276.250.000, dan bantuan sosial Rp 6.668.400.000.

Besaran belanja modal 2021 sendiri sebesar Rp 107.029.147.945, meliputi pengadaan tanah Rp 938.000.000, pengadaan peralatan Rp 11.720.710.945, pengadaan gedung Rp 36.720.710.945. jalan dan irigasi Rp 57.413.249.000, aset tetap lainnya Rp 355.400.000, dan biaya tak terduga Rp 5.000.0000.0000.

Komponen belanja lain disepakati, untuk belanja transfer seperti belanja bagi hasil sebesar Rp 8.127.399.700, dan bantuan keuangan Rp 89.004.500.716.

Arisman mengungkapkan, dibandingkan pendapatan 2020 akan mengalami defisit anggaran Rp 33.387.344.119 pada 2021.

"Namun defisit dapat tertutupi dengan sisa lebih anggaran tahun 2020, sehingga prinsip penyusunan APBD terpenuhi," pungkas Arisman. (rgc)