Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengatakan bahwa APBD tahun 2021 itu harus realistis dan harus mempertimbangkan kondisi rea...[read more] "> Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengatakan bahwa APBD tahun 2021 itu harus realistis dan harus mempertimbangkan kondisi rea" />
Jum'at, 04 Desember 2020
Follow Us:
22:31 WIB - Di guyur hujan detik-detik inti deklarasi pilkada peduli pemilu anti money politik tetap dilanjutkan | 22:31 WIB - Bupati Inhil : Selamat Bertugas dan Tanamkan Semangat Kerja Keras | 22:31 WIB - Kampar Terima Hibah Pengadaan Sumur Bor Air Bersih Rp.1.5 M | 22:31 WIB - Bupati Kampar Hadiri Rakorwasda Tahun 2020 | 22:31 WIB - Pemkab Kampar Terima Kunjungan Study Komparatif Tim Konflik Sosial kota Padang Panjang | 22:31 WIB - Tutup Pelatihan Merajut; Ketua Dekranasda Minta Dikembangkan lagi di Desa
/ Pekanbaru / Sabarudi: APBD Pekanbaru 2021 Harus Realistis /
Sabarudi: APBD Pekanbaru 2021 Harus Realistis
Kamis, 19 November 2020 - 21:57:35 WIB

PEKANBARU (Bidikonline)  - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengatakan bahwa APBD tahun 2021 itu harus realistis dan harus mempertimbangkan kondisi real di tahun sebelumnya.

Realistis yang dimaksud oleh Sabarudi sendiri ialah APBD di 2021 harus berpedoman dari APBD yang sebelumnya, karena dikhawatirkan akan menurun dan nantinya tidak terjadi lagi tunda bayar, pemotongan tunjangan pegawai, dan pemotongan insentif RT RW.

"Kondisi ekomoni lagi bermasalah, jangan sampai menjadi masalah ke depannya. Apalagi ini masa akhir walikota dan wakil walikota, jangan jadi beban untuk pemimpin yang akan mendatang," cakap Sabarudi, Kamis (19/11/2020).

Lanjut Sabarudi, program-program yang tidak sesuai dengan proses perencanaan dan yang tidak berefek kuat ke masyarakat seharusnya ditiadakan, apalagi di masa resesi seperti sekarang ini. Program pemerintah harus kembali ke pemenuhan kebutuhan hal yang mendasar di masyarakat.

Diketahui, pada 2019 pendapatan real Kota Pekanbaru, yakni dana transfer sebesar Rp1,6 triliun dan PAD Rp710 miliar, sedangkan pada 2020, dana transfer Rp 1,2 triliun sedangkan PAD masih sekitar Rp442 miliar.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa pembahasan RAPBD harus realistis, dan memfokuskan kepada pembangunan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang bergelut di UMKM.

"Menurut saya, RAPBD kita di tahun 2021 angka realistisnya Rp 2,1 T. Kalau kita memaksakan RAPBD Rp 2,6 T seperti yang diajukan di KUA PPAS, bisa jadi pemotongan tunjangan pegawai dan Insentif RT RW serta tunda bayar akan terjadi lagi," pungkasnya.(ckp)


Berita Lainnya :
  • Di guyur hujan detik-detik inti deklarasi pilkada peduli pemilu anti money politik tetap dilanjutkan
  • Bupati Inhil : Selamat Bertugas dan Tanamkan Semangat Kerja Keras
  • Kampar Terima Hibah Pengadaan Sumur Bor Air Bersih Rp.1.5 M
  • Bupati Kampar Hadiri Rakorwasda Tahun 2020
  • Pemkab Kampar Terima Kunjungan Study Komparatif Tim Konflik Sosial kota Padang Panjang
  • Tutup Pelatihan Merajut; Ketua Dekranasda Minta Dikembangkan lagi di Desa
  • ASN Pemprov Riau Diajak Doakan Gubri Agar Cepat Sembuh
  • Wagubri Hadiri Pelantikan Pengurus Hebitren Riau
  • Rehabilitasi Mangrove Libatkan Kelompok Tani Kawasan Pesisir
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan