PEKANBARU (Bidikonline)  - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution mengadiri acara penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Provinsi diseluruh Indonesia dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah secara virtual di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Rabu (2/12/2020).

Acara ini merupakan kelanjutan dari MoU antara Mendagri Tito Karnavian dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada tanggal 3 September 2020 lalu untuk memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah.

MoU tersebut juga merupakan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPKP untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah provinsi, daerah dan kabupaten/kota, sebagai bentuk peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengawalan tata kelola keuangan pembangunan daerah, pengawalan pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 di daerah serta pelaksanaan pengawasan keuangan desa.

"Alhamdulillah pagi ini telah dilakukan MoU sebagai tindak lanjut kerjasama antara BPKP dan Kemendagri sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan intern di daerah," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya.

Wagubri mengungkapkan, MoU yang diteken hari ini merupakan momentum yang luar biasa sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam bekerjasama untuk membangun Indonesia semakin baik kedepan.

"Indonesia negara yang sangat luas dan tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri, kita harus berkolaborasi dan bersinergi untuk itu, kalau kita punya tujuan dan visi yang sama maka ekonomi Indonesia kedepan akan kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa MoU yang telah disepakai antara Mendagri dengan BPKP ini terkait koordinasi, tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah menjadi sangat penting terutama dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi kegiatan pengawasan dilingkungan pemerintah daerah.

"Saya berharap BPKP dapat mengawal pemerintahan di daerah dapat berjalan lancar terutama dari sisi program dan anggaran yang diinginkan Presiden Joko Widodo yakni setiap rupiah bermanfaat bagi rakyat," ujarnya.

Tito mengingkan semua program yang ada di pemerintah daerah  betul-berul bukan hanya dilaksanakan tapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. (adv)