Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akhirnya menjatuhkan putusan memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Um...[read more] "> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akhirnya menjatuhkan putusan memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Um" />
Minggu, 28 Februari 2021
Follow Us:
23:09 WIB - Bupati Kampar Hadiri Pisah Sambut Kajari Kampar | 23:09 WIB - Siti Aisyah Nakhodai TP PKK Bengkalis | 23:09 WIB - Bupati dan Wakil Bupati Meranti Disambut Hangat Sekdakab Meranti, Forkopimda dan Masyarakat | 23:09 WIB - CSIS: Kartu Prakerja dan UU Ciptaker Solusi yang Melengkapi | 23:09 WIB - Kapolres Inhil dan Istri Bersama Jajarannya Divaksin Covid-19 | 23:09 WIB - Komplotan Pencuri Mobil dan Motor Diringkus Polisi Pekanbaru
/ Nasional / DKPP Berhentikan Arief Budiman /
DKPP Berhentikan Arief Budiman
Kamis, 14 Januari 2021 - 10:41:37 WIB

JAKARTA (Bidikonline) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akhirnya menjatuhkan putusan memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, setelah digugat bersalah karena diketahui turut mendampingi eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting, yang sebelumnya telah diberhentikan.

"Memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP Muhammad, membacakan surat keputusan DKPP dalam persidangan virtual, Rabu (13/1/2021).

Keputusan itu diambil setelah sebelumnya DKPP menerima gugatan pengaduan dari seorang warga bernama Jupri yang menggugat Arief Budiman selaku Ketua KPU RI, atas tindakannya yang turut mendampingi eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting mendatangi PTUN Jakarta untuk menggugat keputusan DKPP, atas keputusan memberhentikan Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU pada Maret 2020.

"Menggugat dengan dalil aduan mendampingi atau menemani Evi Novida yang kala itu telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020, untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta," jelas Muhammad, ketika dikonfirmasi wartawan melalui sambungan teleponnya.

Lebih lanjut dikatakannya, KPU diminta melaksanakan putusan tersebut dalam tujuh hari. Serta DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.(ckp)


Berita Lainnya :
  • Bupati Kampar Hadiri Pisah Sambut Kajari Kampar
  • Siti Aisyah Nakhodai TP PKK Bengkalis
  • Bupati dan Wakil Bupati Meranti Disambut Hangat Sekdakab Meranti, Forkopimda dan Masyarakat
  • CSIS: Kartu Prakerja dan UU Ciptaker Solusi yang Melengkapi
  • Kapolres Inhil dan Istri Bersama Jajarannya Divaksin Covid-19
  • Komplotan Pencuri Mobil dan Motor Diringkus Polisi Pekanbaru
  • Wako dan Wawako Dumai Gelar Ramah Tamah Bersama Legislator
  • Penegakan Prokes Covid-19 di Inhil Terus Dilakukan
  • Panglima TNI Dan Kapolri Bakar Semangat Satgas Nemangkawi
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan