Kegiatan sosialisasi ini di taja oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diikuti oleh ...[read more] "> Kegiatan sosialisasi ini di taja oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diikuti oleh " />
Minggu, 07 Maret 2021
Follow Us:
10:36 WIB - Bupati Rohil Suyatno Terima Piagam Penghargaan dari Kemenkumham | 10:36 WIB - DPRD Rohil Gelar Paripurna Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih | 10:36 WIB - Pemda Rohil Baru akan Serahkan KUA PPAS Pekan Depan | 10:36 WIB - Bupati Rohil Minta Semua Stakeholder Waspada Ancaman Karhutla | 10:36 WIB - Kapolda Riau Gencarkan Padamkan Api Karhutla di Pulau Merbau dan Bengkalis | 10:36 WIB - Dinkes Pekanbaru Targetkan Pemberian Vaksin Bagi Lansia Tuntas Bulan Ini
/ Siak / Sekda Siak : PPPK Program Pusat, Tenaga Honor Secara Bertahap Akan di Angkat /
Sekda Siak : PPPK Program Pusat, Tenaga Honor Secara Bertahap Akan di Angkat
Kamis, 11 Februari 2021 - 14:31:06 WIB
SIAK (Bidikonline) - Kegiatan sosialisasi ini di taja oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), serta Kabid Anggaran se-Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman mengatakan PPPK merupakan program dari pusat, bahwa untuk secara bertahap nantinya di daerah ditiadakan lagi honorer melainkan di angkat menjadi PPPK.

“Pada pertemuan ini membicarakan tentang tata cara pemberian gaji, pembayaran tunjangan, dan sebagainya. Untuk Kabupaten Siak kita sudah merekrut untuk tahun 2019 sebanyak 32 orang, dan itu sesuai dengan formasi dari guru dan dinas kesehatan”, sebut Arfan saat dijumpai usai mengikuti video conference di Ruang Bandar Siak, Lantai II Kantor Bupati, Rabu (10/2/21). Direktur Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Bahri dalam pembahasan menyampaikan, Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 di amanatkan dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK.

“Dimana dalam Permendagri ini secara umum mengatur pengelolaan belanja pegawai bagi PPPK. Gaji, tunjangan, pemotongan pembayaran dan syarat pembayaran PPPK, Penyelesaian pembayaran belanja pegawai, dan pembinaan dan pengawasan”, ujarnya. Selanjutnya, sambung Bahri, tunjangan kepada PPPK diberikan sesuai tunjangan yang berlaku bagi PNS pada instansi daerah. Tunjangan terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan/beras, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan atau tunjangan lainnya.

“Untuk diketahui, bahwa pembayaran gaji dan tunjangan yang diterima PPPK setiap bulannya dikenakan potongan. Pemotongan tersebut terdiri atas, pajak penghasilan, iuran jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan, potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, pungkasnya. (adv)


Berita Lainnya :
  • Bupati Rohil Suyatno Terima Piagam Penghargaan dari Kemenkumham
  • DPRD Rohil Gelar Paripurna Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih
  • Pemda Rohil Baru akan Serahkan KUA PPAS Pekan Depan
  • Bupati Rohil Minta Semua Stakeholder Waspada Ancaman Karhutla
  • Kapolda Riau Gencarkan Padamkan Api Karhutla di Pulau Merbau dan Bengkalis
  • Dinkes Pekanbaru Targetkan Pemberian Vaksin Bagi Lansia Tuntas Bulan Ini
  • Wabup Inhil Beri Arahan Saat Kunjungi Kantor Satpol PP Inhil
  • Bupati Kampar Lakukan Rakor Dengan Pelaku Usaha Perkebunan
  • Bupati Kampar Sampaikan LKPD Kabupaten Kampar Kepada BPK-RI
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan