PEKANBARU (Bidikonline.com) - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Riau Tahun 2021 sejalan dengan visi dan misi Provinsi Riau.
Disampaikan Wagubri, yang mana visi misi Riau yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia atau Riau bersatu.
Sebagai salah satu upaya mewujudkan visi tersebut, ada beberapa hal yang perlu disampaikan antaranya, pertama hasil sensus penduduk tahun 2020 yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau beberapa waktu yg lalu menunjukkan sebesar 6,39 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,40 persen ini terjadi perlambatan atau penurunan 2,18 poin jika di bandingkan LPP tahun periode tahun 2000- 2010 yg besar nya 3,8 persen.
"Ini menunjukkan salah satu keberhasilan pelaksanaan program Bangga Kencana," ujarnya saat rapat koordinasi daerah (Rakorda) terkait Program Bangga Kencana Provinsi Riau Tahun 2021 secara virtual di Kediaman Wagubri, Rabu (24/2/2021).
Kedua, masih tingginya pasangan usia subur yang sudah ingin ber-KB tetapi belum menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern yaitu dengan angka sebesar 16,2 persen dan angka totally rate-nya masih di atas rata-rata nasional yaitu 2,50 berdasarkan hasil kinerja utama BKKBN 2020.
Ketiga terhadap isu penduduk bukan hanya masalah angka, namun angka dapat menentukan masalah kualitas posisi demografi telah menghasilkan demografi. Di mana pada akhir tahun 2020 provinsi Riau telah memasuki bonus demografi yang ditandai dengan angka depedency rasio atau rasio ketergantungan sebesar 43,03 persen.
"Artinya pada setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 43 orang nonproduktif ini tentunya menjadi ancaman kalau penduduk produktif yang banyak tadi tidak mempunyai sumber daya manusia yang handal," jelasnya.
Keempat, di Provinsi Riau masih di hadapi bayi yang lahir dengan stunting, dimana angka stunting di provinsi Riau tahun 2019 sebesar 24,1. Hal ini tentunya perlu ditangani bersama sebagai mana yang disampaikan Presiden Joko Widodo bertepatan dengan hari gizi nasional 25 Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional.
"Untuk itu peran Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di lapangan mendampingi masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas bebas stunting dengan memastikan gizi yang cukup pada ibu hamil dan balita dan mewujudkan kampung KB menjadi kampung berkualitas itu sangat di harapkan untuk upaya percepatan memastikan gizi yang cukup untuk ibu hamil," lanjutnya.
Berikutnya, Wagubri mengatakan untuk menjawab terhadap isu-isu di atas perlunya perwakilan BKKBN provinsi Riau tidak bisa bekerja sendiri untuk itu lintas sektor terkait harus saling terpadu memadu masyarakat dan menyusun strategi bersama terhadap program pembangunan yang menyentuh masyarakat secara berkelanjutan.
"Untuk saling bahu membahu, saling bergotong royong bersungguh sungguh dalam membangun daerah Riau ini," ungkapnya.
Melalui Rakorda tersebut, Wagubri juga berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Riau untuk ikut menyukseskan dan menyusun pendataan keluarga serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 April-31 Mei 2021 berdasarkan data by name dan by address.
"Dukung pendataan keluarga serentak sebagai mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas," tuturnya.(adv)
