Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses...[read more] "> Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses" />
Jum'at, 23 April 2021
Follow Us:
22:20 WIB - Minggu Depan Aktivis GAMARI Kirim Surat Pengaduan ke Pidsus Kejati Riau | 22:20 WIB - Ketua PC Muslimat NU Pelalawan Mengikuti Riyadhoh dan Doa Bersama | 22:20 WIB - Kapolres Lampung Utara Kukuhkan 5 Polsek Baru di Jajarannya | 22:20 WIB - DPRD Lampura Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 2020 | 22:20 WIB - Pemkab Siak Terima SAKIP Award Dari Kemenpan RB | 22:20 WIB - Tinjau Bangunan IPA Baja Indoor di Siak, ini Kata Yudha
/ Nasional / Kapolri Putuskan 1.062 Polsek Tidak Lakukan Proses Penyidikan /
Kapolri Putuskan 1.062 Polsek Tidak Lakukan Proses Penyidikan
Kamis, 01 April 2021 - 10:02:01 WIB
JAKARTA (Bidikonline) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan.

Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), per tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keputusan tersebut, Kapolri memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu.

Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," tulis Sigit dalam surat keputusan itu.

Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.( Dien Puga)


Berita Lainnya :
  • Minggu Depan Aktivis GAMARI Kirim Surat Pengaduan ke Pidsus Kejati Riau
  • Ketua PC Muslimat NU Pelalawan Mengikuti Riyadhoh dan Doa Bersama
  • Kapolres Lampung Utara Kukuhkan 5 Polsek Baru di Jajarannya
  • DPRD Lampura Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 2020
  • Pemkab Siak Terima SAKIP Award Dari Kemenpan RB
  • Tinjau Bangunan IPA Baja Indoor di Siak, ini Kata Yudha
  • Pelaksanaan Program Kegiatan ADD, dan DD Desa Ogan Jaya
  • DPRD Bengkalis Gelar Rapat Paripurna Laporan Banggar dan LKPJ Tahun Anggaran 2020
  • Bupati Siak Lantik Bapekam Perawang Barat dan PAW Pinang Sebatang Barat
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan