PEKANBARU (Bidikonline) - Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Presidium Pusat (PP) Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (GAMARI), pada saat berada di Warung Koffie Batavia, Komplek Mall Pekanbaru, Jum'at (23/4/2021).

Bagi GAMARI, temuan atas "Surat Sakti" Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Riau, terkait Surat Bantuan Sembako sarat akan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi.

Karena, seorang Pejabat Negara, yang Notabene Pejabat Tinggi Pratama (Eselon 2) di Pemerintah Provinsi Riau sangat tidak etis melakukan Kebijakan seperti itu.

"Kemarin itu saya Komunikasi by WhatsApp dengan Pak Jonli. Selaku Kadis justru beliau berkilah, bahwa Bantuan Sembako itu sifatnya tidak Memaksa. Menurutnya Sembako itu akan dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu diserahkan langsung kepada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Riau. PP GAMARI menanggapi dingin jawaban tersebut" ungkap Larshen Yunus, Ketua GAMARI.

Lanjutnya lagi, bahwa alasan Pak Jonli selaku Kadis sangat tidak mendasar. Pasalnya hal-hal Praktis semacam itu dapat dilakukan dengan pola-pola yang Lebih Komperenhensif.

Artinya pihak Disnaker wajib memberdayakan Organisasi-Organisasi yang berhubungan dengan Instansi tersebut. Seperti APINDO, Serikat Pekerja/Buruh dan LSM yang terkait.

"Jangan Justru Pak Jonli bermain di Tataran Kebijakan Praktis seperti itu. Karena yang Kami fahami, Pak Jonli itu salah satu Pejabat Birokrat Senior di Pemprov Riau. Semestinya lebih Bijak lagi dalam membuat suatu Keputusan" tutur Larshen Yunus, dengan nada kesal.

Atas temuan-temuan itulah, Aktivis GAMARI berencana ingin Melaporkan kasus tersebut melalui Surat Resmi ke Pihak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau maupun ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau.

"InshaAllah minggu depan kami kirim surat tersebut. Delik yang kami sampaikan adalah terkait adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi dari Pihak Swasta kepada Pejabat Pemerintah. Kalau sembako saja bisa dibantu seperti itu (beberapa kali tahapan), bukan tidak mungkin Bantuan berupa Transfer Uang dan juga Amplop bisa terjadi, hal inilah yang mesti dilakukan Penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum" tegas Larshen Yunus, Alumni Sospol Universitas Riau.

Sampai berita ini dimuat, Aktivis GAMARI juga katakan, bahwa ikhtiar mereka bukan hanya berhenti pada Pelaporan Resmi Minggu depan. GAMARI juga akan lakukan Aksi Demonstrasi, menuntut bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk segera Mencopot dan Menonjobkan H Jonli S.Sos M.Si dari jabatan Kadisnakertrans Provinsi Riau.

"Intinya kami (GAMARI-red) ingin berjuang membantu masyarakat, dengan salah satu caranya adalah Membongkar Tabir Misteri yang dilakukan Kadis Jonli di Disnaker tersebut. Apakah benar Terbukti Korupsi atau Gratifikasi atau Apa ?" tanya Yunus, sapaan akrab Ketua GAMARI itu. (J.Sitompul)