Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ...[read more] "> Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) " />
Jum'at, 24 09 2021
Follow Us:
Senin, 06 September 2021 - 08:46 WIB
Bupati Kampar Ucapkan Selamat Kepada Ratri
Senin, 06 September 2021 - 08:42 WIB
Gubri Lakukan Peninjauan ke Desa Koto Masjid
Senin, 06 September 2021 - 08:20 WIB
Wali Kota Pekanbaru: Hasil Evaluasi Sementara Kota Pekanbaru Turun ke Level 3
08:20 WIB - Sekda Siak Tinjau Serbuan Vaksinasi TNI - POLRI di RSUD Tengku Rafian Siak | 08:20 WIB - Lembaga Adat Kampung Tanjung Kuras Dikukuhkan | 08:20 WIB - Dukung Penumbuhan Usaha Mikro Baru, Tahun 2022 Pemkab Siak Anggarkan 6,4 Milyar | 08:20 WIB - DPRD Lampura Paripurna, Sahkan Anggaran Perubahan tahun 2021 | 08:20 WIB - Diduga DD Desa Tulung Balak Bermasalah, Pihak Terkait Diminta Lakukan Pemeriksaan | 08:20 WIB - Pemkab Lampura Mendapat Bantuan Satu Unit Mobil Dari CSR Bank Syariah Kota Bumi
/ Nasional / Puan: Kalau Data Presiden Saja Bocor, Apalagi Warga Biasa /
Puan: Kalau Data Presiden Saja Bocor, Apalagi Warga Biasa
Sabtu, 04 September 2021 - 17:05:37 WIB

BIDIKONLINE - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama dibahas bersama DPR. Peringatan dari Puan ini sejalan dengan polemik bocornya data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di internet.

"Kalau data pribadi presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak nomor induk kependudukan (NIK) warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman daring ilegal," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/9).

Hal ini disampaikan Puan terkait kebocoran data pribadi yang semakin marak terjadi, termasuk data pribadi presiden yang bocor lewat sertifikat vaksin yang beredar di media sosial. Dia mengatakan, segala kebocoran data pribadi yang menyusahkan warga harus segera "ditambal" dengan UU Perlindungan Data Pribadi.

Karena itu, dia meminta pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas. "Melalui UU PDP ini nantinya para pembocor dan pengambil manfaat dari kebocoran data pribadi warga akan dijatuhi sanksi, mulai dari denda sampai pidana," ujarnya.

Puan menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Menurut dia, DPR menginginkan agar lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada presiden, sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut," katanya.

Dia menekankan pentingnya asesmen menyeluruh terhadap dampak kebocoran data yang dialami masyarakat secara luas. Hal itu, menurut dia, sangat penting untuk mengetahui data dan fakta kerugian masyarakat akibat kebocoran data pribadisehingga bermanfaat untuk penyusunan RUU PDP.

"Kalau perlu DPR membentuk panitia kerja khusus untuk asesmen menyeluruhsehingga DPR bisa mendengar dengan lengkap aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi merekaagar penyusunan RUU PDP semakin baik," ujarnya.(ckp)


Berita Lainnya :
  • Sekda Siak Tinjau Serbuan Vaksinasi TNI - POLRI di RSUD Tengku Rafian Siak
  • Lembaga Adat Kampung Tanjung Kuras Dikukuhkan
  • Dukung Penumbuhan Usaha Mikro Baru, Tahun 2022 Pemkab Siak Anggarkan 6,4 Milyar
  • DPRD Lampura Paripurna, Sahkan Anggaran Perubahan tahun 2021
  • Diduga DD Desa Tulung Balak Bermasalah, Pihak Terkait Diminta Lakukan Pemeriksaan
  • Pemkab Lampura Mendapat Bantuan Satu Unit Mobil Dari CSR Bank Syariah Kota Bumi
  • Ketua FPII Riau: Perusahaan Harus Bertanggung Jawab
  • Wabup Siak Hadiri Rakor serta peresmian Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau
  • Indra Gunawan Resmi Pimpin DPRD Siak masa Jabatan 2019-2024, Ini Harapanya Kedepan
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan