Pemerintah menerbitkan aturan baru soal hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil (PNS).
...[read more] "> Pemerintah menerbitkan aturan baru soal hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil (PNS).
" />
Jum'at, 24 09 2021
Follow Us:
Senin, 06 September 2021 - 08:46 WIB
Bupati Kampar Ucapkan Selamat Kepada Ratri
Senin, 06 September 2021 - 08:42 WIB
Gubri Lakukan Peninjauan ke Desa Koto Masjid
Senin, 06 September 2021 - 08:20 WIB
Wali Kota Pekanbaru: Hasil Evaluasi Sementara Kota Pekanbaru Turun ke Level 3
08:20 WIB - Sekda Siak Tinjau Serbuan Vaksinasi TNI - POLRI di RSUD Tengku Rafian Siak | 08:20 WIB - Lembaga Adat Kampung Tanjung Kuras Dikukuhkan | 08:20 WIB - Dukung Penumbuhan Usaha Mikro Baru, Tahun 2022 Pemkab Siak Anggarkan 6,4 Milyar | 08:20 WIB - DPRD Lampura Paripurna, Sahkan Anggaran Perubahan tahun 2021 | 08:20 WIB - Diduga DD Desa Tulung Balak Bermasalah, Pihak Terkait Diminta Lakukan Pemeriksaan | 08:20 WIB - Pemkab Lampura Mendapat Bantuan Satu Unit Mobil Dari CSR Bank Syariah Kota Bumi
/ Nasional / Presiden Jokowi Teken Aturan PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan /
Presiden Jokowi Teken Aturan PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan
Selasa, 14 September 2021 - 14:44:13 WIB

JAKARTA (Bidikonline)- Pemerintah menerbitkan aturan baru soal hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam aturan baru tersebut, PNS wajib melaporkan harta kekayaannya.

Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021.

Ketentuan soal kewajiban melaporkan harta kekayaan itu tercantum dalam Pasal 4 huruf e yang berbunyi: "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Kemudian, bagi PNS yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa mendapat hukuman disiplin, mulai dari sedang hingga berat.

PNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dan PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan.

Jika PNS pejabat fungsional tidak melaporkan harta kekayaan, maka ia bisa dijatuhi hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam hingga 12 bulan.

Sementara, bagi PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan, tetapi tidak melaporkan bisa mendapat hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Masalah harta kekayaan pejabat di Indonesia sempat mendapat sorotan dalam beberapa waktu terakhir setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. (rsc)


Berita Lainnya :
  • Sekda Siak Tinjau Serbuan Vaksinasi TNI - POLRI di RSUD Tengku Rafian Siak
  • Lembaga Adat Kampung Tanjung Kuras Dikukuhkan
  • Dukung Penumbuhan Usaha Mikro Baru, Tahun 2022 Pemkab Siak Anggarkan 6,4 Milyar
  • DPRD Lampura Paripurna, Sahkan Anggaran Perubahan tahun 2021
  • Diduga DD Desa Tulung Balak Bermasalah, Pihak Terkait Diminta Lakukan Pemeriksaan
  • Pemkab Lampura Mendapat Bantuan Satu Unit Mobil Dari CSR Bank Syariah Kota Bumi
  • Ketua FPII Riau: Perusahaan Harus Bertanggung Jawab
  • Wabup Siak Hadiri Rakor serta peresmian Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau
  • Indra Gunawan Resmi Pimpin DPRD Siak masa Jabatan 2019-2024, Ini Harapanya Kedepan
  •  
    Komentar Anda :
       


    Galeri   + Index Galeri
    Memperingati Hari Jadi Rohul ke - 18, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Lintas Nusantara | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Profil | Redaksi | Index
    Pedoman Berita Siber

    Copyright © 2009-2016 bidikonline.com
    Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan