Siak (Bidikonline) - Menteri Keuangan RI memberikan Pemkab Siak penghargaan atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Siak Alfedri, menerima penghargaan itu saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 secara virtual, Selasa (14/9/2021).
Kegiatan itu tampak diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 digelar Kementerian Keuangan RI dengan tema "Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi".
"Alhamdulillah, berkat kesungguhan kita bersama dalam membuat laporan keuangan yang akuntabel maka kita berhasil mempertahakankan Opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Karena itu kita diberikan penghargaan oleh Menteri Keuangan," cakap Alfedri.
Opini WTP yang diraih oleh Pemkab Siak sejak 2011-2020. Bupati Siak Alfedri saat menghadiri Rakernas secara virtual itu didampingi Asisten II Setdakab Siak Hendrisan dan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Rubiati. Mereka tampak senang saat pengumuman Siak meraih penghargaan tersebut.
"Meraih Opini WTP dari BPK tersebut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), bagaimana secara administrasi kita lengkap, akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, semoga ini dapat dipertahankan untuk 5 tahun ke depan," kata dia.
Mendapatkan penghargaan ini membuat Alfedri optimistis bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Khusus pada penyelenggaraan pemerintahan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
"Terimakasih dan penghargaan yang setingi-tinggi atas dukungan dan komitmen dari OPD dan doa seluruh masyarakat yang telah berkomitmen untuk membangun Siak yang kita cintai ini, saya berharap untuk terus dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang," kata dia.
Dari layar virtual, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid 19, dengan melibatkan penegak hukum.
"Saat ini Pemerintah tengah bekerja keras dalam menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi di Indonesia," ucap Sri Mulyani.
Menurutnya, ada beberapa lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara sebagai upaya menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara. Jika semua pihak tidak terlibat pada akhirnya dapat mengurangi efektifitas dari program pemerintah.
Pada Rakernas ini diumumkan beberapa pemerintah provinsi, kabupten kota se Indonesia yang menerima penghargaan dari raihan Opini WTP dengan kategori laporan keuangan tahun 2020. Tersebutlah kabupaten Siak yang telah meraih Opini WTP selama 10 kali berturut-turut.
Peningkatan kualitas laporan keuangan pada extraordinary merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. Pada Rakernas ini, Menkeu memberikan penghargaan untuk seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah yang terus menjaga keuangan negara dan membangun tata kelolanya pada Opini WTP.
Penghargaan diberikan kepada 486 Pemerintah Daerah dari 542 pemerintah daerah atau 89,7 persen, yang terdiri dari 33 provinsi, 88 Pemerintah Kota dan 365 Pemerintah Kabupaten.(A.Zal)
